DPR Ingatkan Penegak Hukum Berpihak pada Korban
Selasa, 19 Juli 2022 - 14:27 WIB
loading...
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni berharap Perpres 101 Tahun 2022 bisa menjadi landasan kuat penegakan hukum terhadap para pelaku kekerasan seksual pada anak. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Komisi III DPR menyambut baik terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak . Perpres ini ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Jumat (15/7/2022) lalu.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai terbitnya Perpres No 101 Tahun 2022 menunjukkan kesigapan pemerintah dalam memberantas kekerasan seksual anak yang saat ini masih banyak terjadi di Indonesia.
"Tentunya menyambut baik, karena memang angka kekerasan seksual pada anak itu sudah sampai pada taraf yang mengkhawatirkan. Artinya pemerintah pun tak menutup mata dengan fenomena ini dan langsung diterbitkan solusi konkretnya apa? Salah satunya adalah terbitnya perpres ini," kata Sahroni kepada wartawan, Selasa (18/7/2022).
Ia berharap aturan ini bisa menjadi landasan kuat penegakan hukum terhadap para pelaku kekerasan seksual pada anak. Sahroni menegaskan Komisi III DPR akan memastikan para mitra kerjanya, seperti Polri, kejaksaan, dan lembaga hukum lainnya, memiliki perspektif penegakkan hukum yang berpihak pada korban.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai terbitnya Perpres No 101 Tahun 2022 menunjukkan kesigapan pemerintah dalam memberantas kekerasan seksual anak yang saat ini masih banyak terjadi di Indonesia.
"Tentunya menyambut baik, karena memang angka kekerasan seksual pada anak itu sudah sampai pada taraf yang mengkhawatirkan. Artinya pemerintah pun tak menutup mata dengan fenomena ini dan langsung diterbitkan solusi konkretnya apa? Salah satunya adalah terbitnya perpres ini," kata Sahroni kepada wartawan, Selasa (18/7/2022).
Ia berharap aturan ini bisa menjadi landasan kuat penegakan hukum terhadap para pelaku kekerasan seksual pada anak. Sahroni menegaskan Komisi III DPR akan memastikan para mitra kerjanya, seperti Polri, kejaksaan, dan lembaga hukum lainnya, memiliki perspektif penegakkan hukum yang berpihak pada korban.
Lihat Juga :
