Perindo Dukung Pemerintah Tegas terhadap Facebook, Twitter, dan Google: Perlu Shock Therapy

JAKARTA - Pemerintah mengancam akan memblokir aplikasi asing seperti Facebook (FB), Google , Twitter, dan aplikasi lainnya. Pasalnya, aplikasi tersebut belum mendaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

“Pemerintah bisa tegas pada FB, Google dan Twitter ini momentum bagus apalagi untuk menunjukkan pada raksasa teknologi bahwa negara tidak tunduk pada perusahaan multinasional,” ujar Ketua Bidang Hankam dan Siber DPP Partai Perindo Susaningtyas NH Kertopati, Selasa (19/7/2022).

Perempuan yang biasa disapa Nuning ini menyebut, bila dihitung dari jumlah pemakai, misalnya Twitter pemakai aktif di Tanah Air sebanyak 10-15 juta saja. Jadi tidak ada alasan untuk tidak tegas. Kominfo sudah pernah bersikap tegas terhadap Telegram yang saat itu pemakainya 10 juta.



Mantan anggota Komisi I DPR ini mengakui, pemakai Facebook di Tanah Air sangat banyak lebih dari 130 juta orang. Namun, kebutuhan Facebook tidak sekrusial Google, yang layanannya sudah banyak dipakai bahkan di kampus-kampus, perusahaan dan juga pemerintah daerah sampai pusat.

”Jadi perlu syok terapi juga, karena selama ini mereka merasa lebih aman dan lebih besar karena pemakai di Indonesia sangat banyak. Termasuk keberanian mereka ini terutama Facebook untuk urusan pajak, dan Facebook juga enggan membuka kantor di Indonesia. Facebook ini hanya membuka kantor yang diisi satpam untuk menerima surat saja,” katanya.

Nuning menilai, masyarakat akan mengerti bila ada pendekatan komunikasi jauh-jauh hari. Masih ada beberapa hari untuk pemerintah lewat Kominfo memberikan penjelasan bahwa bila Facebook dan Twitter tidak segera memenuhi syarat beroperasinya PSE di Tanah Air, maka layanan Facebook dan Twitter di blokir sementara sampai mereka memenuhi syarat beroperasi PSE di Tanah Air.

”Facebook terutama akan rugi banyak karena pemakai di Indonesia sangat banyak. Pengumuman dari pemerintah sangat penting, terutama untuk mengimbau para pengiklan di FB dan Twitter untuk menghentikan iklannya sementara platform tersebut di blokir,” katanya.



Untuk Google, pengamat militer dan intelijen mengakui, akan lebih banyak mendapatkan penolakan masyarakat karena pemakaiannya sudah sampai ke berbagai elemen masyarakat.

”Seperti tadi disampaikan mulai dari kampus, perkantoran sampai pemerintah memakai layanan Google. Belum lagi youTube yang di bawah Google sudah menjadi platform mencari uang banyak pihak. Namun yang paling parah adalah layanan Google di smartphone android, bila diblokir maka banyak layanan yang tidak berfungsi,” katanya.

Atas dasar inilah, Uni Eropa melarang Google memberikan aplikasinya secara default di ponsel android yang beredar di negara-negara Uni Eropa, selain karena melanggar aturan monopoli juga mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap aplikasi Google.

”Sekali lagi pendekatan untuk Google ini memang agak berbeda. Sebaiknya negara tidak kalah melawan Google Cs, karena negara lain sudah tegas minimal dengan denda, dan bila tidak membayar denda maka Google Cs akan diblokir layanannya,” katanya.