DPR Sebut Kebijakan Pembatasan Pupuk Subsidi Melihat Kebutuhan Petani

Rabu, 13 Juli 2022 - 18:02 WIB
loading...
DPR Sebut Kebijakan Pembatasan Pupuk Subsidi Melihat Kebutuhan Petani
Komisi IV DPR RI telah merekomendasikan beberapa poin terkait dengan kebijakan pembatasan pupuk subsidi melalui panitia kerja (panja).
A A A
JAKARTA - Komisi IV DPR RI telah merekomendasikan beberapa poin terkait dengan kebijakan pembatasan pupuk subsidi melalui panitia kerja (panja). Pemerintah diminta untuk menjalankan kebijakan hasil rekomendasi DPR soal pembatasan pupuk subsidi tersebut.

Salah satunya, Panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani DPR meminta penyaluran pupuk urea dan NPK dilakukan sangat selektif dan menyasar komoditas pangan strategis yang mampu menimbulkan sensitivitas tinggi terhadap indeks harga konsumen.

Tim Panja DPR tersebut merekomendasikan kepada pemerintah untuk membatasi jenis komoditas yang mendapatkan pupuk bersubsidi. Pasalnya, selama ini anggaran pupuk bersubsidi yang terbatas mencakup hingga 70 jenis komoditas pertanian.

Terkait hal itu, Anggota Panja Pupuk Bersubsidi DPR, Andi Akmal pasludin mengatakan yang menjadi poin penting adalah pupuk bersubsidi dapat dinikmati oleh petani kecil.

"Sehingga kita mengurangi macam-macam komoditas dari 70 komoditas sekarang tinggal 9, yang kedua macam-macam jenis pupuknya. Karena yang menjadi kebutuhan masyarakat itu kan Urea, NPK, ini yang sangat dibutuhkan," ujarnya kepada media di Jakarta, Kamis (7/7/2022).

Meskipun, setelah dikeluarkannya kebijakan tersebut mendapatkan berbagai reaksi dimasyarakat, hal itu menjadi masukan bagi DPR dan pemerintah.

"Tentu reaksi ya, ini menjadi masukan bagi kita, tapi ini kan jalan dulu, yang jelas bahwa pupuk subsidi itu jangan kurang, yang kedua pada saat dibutuhkan ada barangnya dimasyarakat. Yang jadi masalah selama ini kan barangnya tidak ada," jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Bahkan, kata Akmal, yang menyedihkan lagi, masyarakat mempunyai uang atau dana namun ketika ingin membeli pupuk subsidi maupun non subsidi barangnya sulit didapat karena terbatas jumlahnya.

"Inilah kita ingin perbaiki bahwa tataniaga ataupun mekanisme penyaluran pupuk subsidi maupun non subsidi, selain itu bagaimana penyadaran kepada masyarakat agar menggunakan pupuk sesuai dengan keilmuan, selama ini dari hasil penelitian menunjukkan bahwa paling banyak digunakan pupuk urea sehingga merusak unsur hara dari tanah kita," tambahnya.

Poin utamanya, kata Akmal, adalah bagaimana petani mendapatkan pupuk subsidi, dan kita berharap bahwa kebijakan yang ada ini bisa disempurnakan.
Halaman :
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1723 seconds (0.1#10.140)