Bamusi Sebut Penuduh PDIP Komunis Salah Minum Obat
loading...
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Umum Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Nasyirul Falah Amru ikut berkomentar terkait aksi pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) oleh oknum dalam unjuk rasa menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di Gedung DPR.
Pria yang akrab disapa Gus Falah ini menanggapi tuduhan miring para pendemo yang menyebut PDIP sebagai komunis . Gus Falah menyatakan tuduhan PDIP sebagai komunis yang bercirikan atheis tidak masuk akal, karena kader-kader PDIP semuanya beragama.
Menurutnya, aktivitas keagamaan di PDIP pun sangat semarak. Setiap Hari Besar Islam seperti Idul Fitri dan Idul Adha, misalnya, partai besutan Megawati Soekarnoputri selalu menggelar ibadah salat id. ( )
"Dan jangan lupa juga, PDI Perjuangan memiliki organisasi sayap bernama Baitul Muslimin Indonesia atau Bamusi, organisasi sayap partai di bidang keislaman yang dibentuk oleh DPP PDI Perjuangan pada tahun 2007. Bamusi ini beranggotakan kaum Muslimin dari berbagai ormas Islam," ujar Gus Falah, Jumat (26/6/2020).
Selain itu, lanjut Gus Falah, hampir di seluruh kantor PDIP mulai dari DPP, DPD, serta DPC di seluruh daerah memiliki masjid atau musala. Di DPP, contohnya, ada Masjid At Taufieq.
Selain di hari besar Islam, Masjid At Taufieq juga selalu menyelenggarakan ibadah salat Jumat. Bahkan, rekan-rekan dari kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang kantornya bersebelahan dengan DPP PDIP juga sering salat Jumat di Masjid At Taufieq.
"Jadi, seluruh fakta yang ada menunjukkan PDI Perjuangan sama sekali bukan komunis . Sehingga para pihak yang selalu menuduh PDI Perjuangan sebagai komunis itu, mungkin salah minum obat," ujar Gus Falah.( )
Terkait pembakaran bendera partai, Gus Falah menegaskan seluruh kader partai tegak lurus dengan komando Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dalam perintah hariannya, Megawati sudah menegaskan menempuh jalur hukum.
"Sebagaimana perintah harian Ibu Ketua Umum, kami serahkan ke jalur hukum soal pembakaran bendera itu. Kami bukan takut. Kami bisa saja bertindak keras, tapi Ibu Megawati dan PDI Perjuangan lebih cinta damai dan menghormati hukum," tutur pria yang juga anggota DPR Fraksi PDIP ini.
Pria yang akrab disapa Gus Falah ini menanggapi tuduhan miring para pendemo yang menyebut PDIP sebagai komunis . Gus Falah menyatakan tuduhan PDIP sebagai komunis yang bercirikan atheis tidak masuk akal, karena kader-kader PDIP semuanya beragama.
Menurutnya, aktivitas keagamaan di PDIP pun sangat semarak. Setiap Hari Besar Islam seperti Idul Fitri dan Idul Adha, misalnya, partai besutan Megawati Soekarnoputri selalu menggelar ibadah salat id. ( )
"Dan jangan lupa juga, PDI Perjuangan memiliki organisasi sayap bernama Baitul Muslimin Indonesia atau Bamusi, organisasi sayap partai di bidang keislaman yang dibentuk oleh DPP PDI Perjuangan pada tahun 2007. Bamusi ini beranggotakan kaum Muslimin dari berbagai ormas Islam," ujar Gus Falah, Jumat (26/6/2020).
Selain itu, lanjut Gus Falah, hampir di seluruh kantor PDIP mulai dari DPP, DPD, serta DPC di seluruh daerah memiliki masjid atau musala. Di DPP, contohnya, ada Masjid At Taufieq.
Selain di hari besar Islam, Masjid At Taufieq juga selalu menyelenggarakan ibadah salat Jumat. Bahkan, rekan-rekan dari kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang kantornya bersebelahan dengan DPP PDIP juga sering salat Jumat di Masjid At Taufieq.
"Jadi, seluruh fakta yang ada menunjukkan PDI Perjuangan sama sekali bukan komunis . Sehingga para pihak yang selalu menuduh PDI Perjuangan sebagai komunis itu, mungkin salah minum obat," ujar Gus Falah.( )
Terkait pembakaran bendera partai, Gus Falah menegaskan seluruh kader partai tegak lurus dengan komando Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dalam perintah hariannya, Megawati sudah menegaskan menempuh jalur hukum.
"Sebagaimana perintah harian Ibu Ketua Umum, kami serahkan ke jalur hukum soal pembakaran bendera itu. Kami bukan takut. Kami bisa saja bertindak keras, tapi Ibu Megawati dan PDI Perjuangan lebih cinta damai dan menghormati hukum," tutur pria yang juga anggota DPR Fraksi PDIP ini.
(abd)