Misi Damai dan Upaya Pengurai Masalah Pangan-Energi

Sebagai Presiden G20 Indonesia, Jokowi tak hanya berupaya meretas jalan perdamaian, melainkan mencoba menyisir kekusutan kondisi global dari dampak konflik, mulai dari ancaman krisis pangan, energi, inflasi, dan sebagainya. Menurut perkiraan European Parliament pada pertengahan Juni 2022, secara agregat penghentian pasokan energi fosil dari Rusia dapat menyebabkan output sektor manufaktur dan jasa-jasa negara-negara OECD akan berkurang antara 2,75 %-3 %.

Embargo pasokan gas dari Rusia diasumsikan akan menaikkan harga gas global sebesar 50%. Sementara harga gas yang lebih tinggi akan menaikkan harga pupuk hingga 25%. Sedangkan meningkatnya permintaan pasokan energi diperkirakan akan meluas ke pasar minyak, dengan asumsi harga minyak dunia akan naik 10%. Hal ini akan membuat pertumbuhan ekonomi negara-negara OECD terkontraksi hingga lebih dari minus 1,25%, pada 2023 sedangkan pertumbuhan ekonomi dunia akan terkontraksi sekitar 0,4% pada tahun depan. Padahal pertumbuhan ekonomi sudah menurun karena pandemi Covid-19 yang sudah lebih dari dua tahun.

Memanasnya kondisi geopolitik itu juga membuat Ukraina tidak bisa mengekspor produk biji-bijian, seperti gandum yang menjadi sumber bahan pangan di sejumlah negara. Sementara Rusia menghasilkan sekitar 10.503.000 barel per hari dan menyumbang 10% dari produksi minyak global. Ukraina dan Rusia adalah negara-negara eksportir biji-bijian, seperti gandum hingga sereal ke berbagai negara. Bahan baku itu menjadi sumber bahan pangan untuk diolah menjadi berbagai macam makanan bagi sejumlah negara.

Dalam peperangan antara kedua negara, Rusia memblokade arus lalu lintas perdagangan Ukraina yang melintasi Laut Hitam dan Laut Azov. Jika bahan baku pangan itu tidak bisa diekspor, maka persediaan akan berkurang yang memicu kenaikan harga bahan pangan mentah dan jadi karena tidak bisa mengimbangi permintaan. Kenaikan harga bahan pangan berpotensi menimbulkan krisis dan bisa merembet hingga menimbulkan gejolak sosial dan politik.

Maka dari itu, dalam kunjungan ke Ukraina, Presiden Jokowi berupaya memastikan ekspor gandum itu benar-benar bisa kembali normal. Jokowi mengungkapkan, ada 22 juta ton gandum yang tidak bisa keluar dari Ukraina. Ditambah ada 55 juta hasil panen ke depan dari petani. Jalur untuk gandum keluar hanya dari Pelabuhan di Odessa.

Di sisi lain, ranjau laut yang dipasang oleh Angkatan Laut Rusia jumlahnya sangat banyak sehingga membahayakan lalu lintas perdagangan melalui perairan. Menteri Luar Negeri Retno L Marsudi menyatakan bila jalur tidak dibuka, maka distribusi hasil panen gandum di Ukraina juga tidak bisa dijual, petani akan mengalami demoralisasi. Oleh sebab itu, konflik masalah availaibiliy (ketersediaan) kalau sudah tidak mau tanam isunya adalah scarcity (kelangkaan).

Setelah pertemuan dengan Jokowi, Presiden Zelensky menyampaikan, Ukraina akan melakukan langkah yang memungkinkan untuk membuka blokade Rusia, sehingga dapat meneruskan adanya ekspor gandum. “Dan saya sangat menyampaikan terima kasih atas dukungan presiden atas kemerdekaan serta kedaulatan serta integritas teritorial Ukraina," tambahnya.

Kemudian, Jokowi mengungkap ada beberapa poin pembicaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, di Istana Kremlin, pada Kamis (30/6). Pertama, menurut Jokowi, Putin akan menjamin keamanan pasokan pangan dan pupuk dari Rusia ke berbagai negara sehingga tidak menimbulkan krisis pangan. Dalam pertemuan itu, kedua pemimpin berdiskusi mengenai pangan dan pupuk yang terhambat akibat perang. Kondisi ini menjadi persoalan kemanusiaan. Akibatnya, ratusan orang terdampak dengan terganggunya rantai pasok pangan dan pupuk. Terutama di negara-negara berkembang.