Ancaman Kemarau Kering, DPR Minta Pemerintah Antisipasi Karhutla

Jum'at, 26 Juni 2020 - 07:29 WIB
loading...
Ancaman Kemarau Kering,...
Ancaman terjadinya kemarau kering membuat sejumlah kalangan khawatir. Mereka berharap pemerintah secara serius mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Foto/ANTARA
A A A
JAKARTA - Ancaman terjadinya kemarau kering membuat sejumlah kalangan khawatir. Mereka berharap pemerintah secara serius mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

“Kami meminta pemerintah untuk terus meningkatkan pengamanan hutan agara potensi Karhutla bisa dicegah dan dikendalikan,” ujar Ketua Komisi IV DPR Sudin Rapat Kerja Komisi IV dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), kemarin. (Baca: Lebih Berbahaya, Waspadai Karhutla di Masa Pandemi Corona)

Dia menjelaskan Karhutla dalam beberapa tahun terakhir relative bisa dikendalikan. Kendati demikian, di beberapa wilayah kebakaran Karhutla tetap terjadi. Apalagi tahun ini diprediksi akan terjadi kemarau kering di mana waktunya akan lebih panjang sehingga potensi Karhutla sangat besar terjadi. “Kami berharap jajaran KLHK benar-benar mengantisipasi kondisi ini agar Karhutla tidak terjadi,” katanya.

Sudin mengatakan Komisi IV DPR mendorong KLHK meningkatkan anggaran dalam rangka pengamanan kawasan perhutanan. Anggaran tersebut bisa digunakan untuk memenuhi ebutuhan sarana prasarana dan perlengkapan kerja, serta peningkatan kualitas dan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) atas personil Polisi Kehutanan (Polhut). (Lihat videonya: Orang Utan Berukuran Besar Muncul di Pinggiran Jalan di Kalteng)

Dalam antisipasi Karhutla KLHK juga diminta meningkatkan para pemangku kepentingan seperti Pemerintah Daerah, masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan, maupun Pemegang Izin Usaha di Bidang Kehutanan. “KLHK juga harus berupaya memberantas kegiatan perusakan hutan dan lingkungan yang merupakan kejahatan luar biasa. Pelaku kejahatan luar biasa harus tindak tegas,” ujarnya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Pakar Hukum: UU Polri...
Pakar Hukum: UU Polri yang Baru Akomodasi Kepentingan Masyarakat dan Kepolisian
Revisi UU Polri Disahkan...
Revisi UU Polri Disahkan Jadi Undang-Undang, Pelayanan Kepolisian Diharapkan Meningkat
Wamenkum: 20 DIM RUU...
Wamenkum: 20 DIM RUU Polri Bakal Dibahas Bareng DPR
Dadan Hindayana Cs Terjerat...
Dadan Hindayana Cs Terjerat Korupsi, DPR Perketat Pengawasan Tata Kelola di BGN
Trimedya Panjaitan Sebut...
Trimedya Panjaitan Sebut RUU HPI Sejalan dengan Semangat Prabowo Perkuat Posisi Hukum Indonesia
DPR Minta Pemerintah...
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Ancaman PHK Massal di Industri Hasil Tembakau
15 Ribu Hektare Lahan...
15 Ribu Hektare Lahan Hangus Akibat Karhutla di Aceh dan Riau
DPR dan Pemerintah Pastikan...
DPR dan Pemerintah Pastikan Tak Ada Kendala Besar saat Puncak Haji
Jelang Armuzna, DPR...
Jelang Armuzna, DPR Ingatkan Pemerintah soal Layanan Konsumsi dan Transportasi
Rekomendasi
BMKG Ungkap Daftar Wilayah...
BMKG Ungkap Daftar Wilayah yang Bakal Alami Kemarau Panjang
Terima Suap Rp15 Juta...
Terima Suap Rp15 Juta dan Urus Perkara, Hakim PN Cilacap Dipecat
Solusi Atasi Sampah...
Solusi Atasi Sampah Laut, Komut Pertamina Mochamad Iriawan Hadirkan Kapal Pintar ke Pesisir Bali
Berita Terkini
Ketum All Cipayung Nusantara...
Ketum All Cipayung Nusantara Berharap Sidang Kasus Ijazah Jokowi Digelar Terbuka
Tersangka Kasus Ijazah...
Tersangka Kasus Ijazah Jokowi Desak Polisi Buat Kepastian Hukum
Pengacara Roy Suryo:...
Pengacara Roy Suryo: Polisi dan Jaksa Ragu-ragu di Kasus Ijazah Jokowi
Kecam Ketimpangan Layanan...
Kecam Ketimpangan Layanan Dialisis, KPCDI Desak Pemerintah Benahi Sistem
Pengacara Jokowi: Ada...
Pengacara Jokowi: Ada Dugaan Manipulasi Bukti Elektronik dalam Kasus Ijazah Jokowi
PKS Sebut Sinergi Pemerintah,...
PKS Sebut Sinergi Pemerintah, Dunia Usaha, hingga Masyarakat Kunci Jaga Stabilitas
Infografis
Ancaman Perang Kian...
Ancaman Perang Kian Nyata, 8 Negara Minta Warganya Tinggalkan Iran
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved