Lembaga Penyiaran Diminta Responsif terhadap Peringatan Dini Bencana

Dwikorita menambahkan, fungsi kontrol dari KPI dalam pengawasan konten penyiaran dari seluruh Lembaga Siar yang ada di Indonesia menjadi sangat penting dalam menindaklanjuti amanat Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan bahwa Lembaga penyiaran harus menyediakan alokasi waktu untuk menyebarluaskan peringatan dini meteorologi, klimatologi dan geofisika sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Selain itu, demi menjamin tersedianya infromasi gempabumi dan peringatan dini tsunami, BMKG telah memasang peralatan Warning Receiver System di 17 Lembaga Penyiaran. Namun menurut Dwikorita, info gempa dan tsunami BMKG yang diteruskan kepada media siar melalui peralatan WRS tersebut hanya dimanfaatkan dan direspons oleh segelintir lembaga penyiaran saja.

"Kami mengamati masih banyak lembaga penyiaran yang mengabaikan info BMKG yang sudah terverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan tersebut dengan tidak segera merespons untuk menyiarkannya baik melalui stop press maupun running text. Padahal, reaksi cepat lembaga penyiaran terhadap info gempa dan peringatan dini tersebut sangat berguna untuk menyelamatkan banyak nyawa," lanjut Dwikorita.

Oleh karena itu, BMKG memerlukan dukungan KPI dalam pengawasan lembaga penyiaran untuk menjalankan fungsinya sebagai mata rantai peringatan dini untuk memastikan informasi BMKG dapat segera diterima oleh masyarakat luas.

"Untuk itu pada tahun ini, BMKG memasang peralatan WRS NewGen di kantor KPI, yang fungsinya tidak hanya untuk dapat segera menerima info gempa dan peringatan dini tsunami BMKG secara cepat, tetapi juga merupakan perangkat pendukung dalam melakukan pengawasan penyebarluasan informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami oleh seluruh media siar di Indonesia," ucap Dwikorita.