Cegah Polarisasi Pemilu 2024, Polri Bentuk Satgas Nusantara

JAKARTA - Berbagai upaya dilakukan guna mencegah polarisasi pada Pemilu 2024. Berkaca pada Pemilu 2019, polarisasi agama sangat kental terasa. Demi meminimalisir hal tersebut, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan membuat satuan tugas (satgas) Nusantara.

Hal itu dipaparkan Kabagyaninfodok Divisi Humas Polri, Kombes Pol Tjahyono Saputro saat Webinar Partai Persatuan Indonesia (Perindo) denga tema 'Menghindari Politik Identitas dan Penyebaran Hoax di Pemilu 2024'.

"Untuk satgas (Nusantara) sendiri sesuai dengan pernyataan Bapak Kadiv Humas, bahwa ini nanti setelah adanya pembentukan atau pelaksanaan Operasi Mantap Brata," kata Tjahyono dalam Webinar Partai Perindo, Jumat (1/7/2022).



Tjahyono menjelaskan, Operasi Mantap Brata merupakan operasi terpusat yang akan dilaksanakan Polri terkait dengan pengamanan pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.



"Setelah itu kita akan melihat perkembangan situasi nanti kita akan bentuk Satgas Nusantara seperti pelaksanaan Pemilu 2019 yang mana tadi tujuannya sebagai cooling system dan juga menghindari polarisasi," ucapnya.

Sebelumnya, Koordinator Juru Bicara Nasional Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Heri Budianto menyatakan, partai politik (parpol) harus taat pada etika politik.

"Kita tidak bicara hanya menang dan menang, tapi kita juga harus membangun etika politik, bagaimana etika politik ini dikedepankan untuk membangun kultur politik yang baik Karena kita adalah bangsa yang berbudaya, kita harus mengedepankan itu," kata pria yang akrab dipanggil Herbud itu.

Herbud melanjutkan, Partai Perindo juga menyampaikan bahwa literasi politik penting untuk diterapkan. Dengan begitu, secara tidak langsung parpol memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

"Karena kalau kita hanya bicara menang dan menang, bicara kekuasaan maka kita akan mengabaikan tanggung jawab kita memberikan pendidikan politik. Kalau parpol memiliki tanggung jawab untuk membangun literasi politik dengan baik saya yakin nanti narasi politik dan politik identitas itu akan hilang dengan sendirinya," tambahnya.