BKKBN Pastikan Kelancaran Pasokan Alat Kontrasepsi di Masa Pandemi
Kamis, 25 Juni 2020 - 16:10 WIB
loading...
A
A
A
Tidak dapat diaksesnya pelayanan KB, khususnya di Indonesia, menjadi ancaman terjadinya putus penggunaan alat kontrasepsi dan kehamilan yang tidak diinginkan. Sementara itu, secara global sebanyak 47 juta wanita tidak dapat mengakses kontrasepsi modern, 7 juta dari mereka mengalami kehamilan yang tidak diinginkan dan 31 juta kasus kekerasan berbasis gender akan terjadi jika lockdown berlanjut hingga 6 bulan di 114 negara berpenghasilan rendah dan menengah (UNFPA, 2020).
Pandemi Covid-19 membuka kerentanan sistem kesehatan masyarakat kita. Penyebaran virus ini tidak pilih-pilih, dari pekerja dengan penghasilan rendah, orang yang tinggal di daerah kumuh maupun perkotaan, terutama perempuan dan anak perempuan, migran dan pengungsi adalah sub populasi yang paling rentan.
Uttara Bharath Kumar, Senior Technical Advisor John Hopkins Centre for Communication Programs, juga menjelaskan bahwa masyarakat terpapar banyak informasi yang datang dari seluruh penjuru, rumor dan misinformasi yang.
Situasi informasi pelayanan KB di negara selain Indonesia, menurut Uttara juga menjadi sangat terbatas. Sehingga implementasinya berubah menjadi lebih virtual dengan membagikan informasi melalui saluran-saluran digital dan smartphone.
President of Asian Population Association Aris Ananta menganjurkan BKKBN untuk dapat melaksanakan kembali pelayanan KB secara masif seperti sebelum pandemi dengan protokol kesehatan yang ketat. "Masyarakat berhak mendapatkan akses KB walau di tengah pandemi karena kontrasepsi adalah kebutuhan dasar. BKKBN harus fokus terhadap unmeet need terutama di rural area atau daerah pedesaan yang jauh dari fasilitas kesehatan dan sulit dalam mengakses KB, dan memprioritaskan penggunakan kontrasepsi jangka panjang," kata Aris.
Pandemi Covid-19 membuka kerentanan sistem kesehatan masyarakat kita. Penyebaran virus ini tidak pilih-pilih, dari pekerja dengan penghasilan rendah, orang yang tinggal di daerah kumuh maupun perkotaan, terutama perempuan dan anak perempuan, migran dan pengungsi adalah sub populasi yang paling rentan.
Uttara Bharath Kumar, Senior Technical Advisor John Hopkins Centre for Communication Programs, juga menjelaskan bahwa masyarakat terpapar banyak informasi yang datang dari seluruh penjuru, rumor dan misinformasi yang.
Situasi informasi pelayanan KB di negara selain Indonesia, menurut Uttara juga menjadi sangat terbatas. Sehingga implementasinya berubah menjadi lebih virtual dengan membagikan informasi melalui saluran-saluran digital dan smartphone.
President of Asian Population Association Aris Ananta menganjurkan BKKBN untuk dapat melaksanakan kembali pelayanan KB secara masif seperti sebelum pandemi dengan protokol kesehatan yang ketat. "Masyarakat berhak mendapatkan akses KB walau di tengah pandemi karena kontrasepsi adalah kebutuhan dasar. BKKBN harus fokus terhadap unmeet need terutama di rural area atau daerah pedesaan yang jauh dari fasilitas kesehatan dan sulit dalam mengakses KB, dan memprioritaskan penggunakan kontrasepsi jangka panjang," kata Aris.
Lihat Juga :
