Jokowi Minta Pemprov Jatim Turunkan Kasus Covid-19 dalam 2 Minggu
loading...
A
A
A
SURABAYA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Pemprov Jawa Timur agar dalam waktu dua minggu mampu menurunkan angka kasus Covid-19 . Dengan demikian, masyarakat bisa memasuki masa normal baru dan beraktivitas seperti biasa.
Hal itu disampaikan Jokowi di Gedung Negara Grahadi, Kamis (25/6/2020). Jokowi mengingatkan, kasus Covid-19 di seluruh dunia saat ini hampir mendekati 10 juta kasus positif. (Baca juga: Arab Saudi Larang Penduduk Ekspatriat Kembali Hingga Pandemi Berakhir)
"Kita tidak ingin terseret dalam angka-angka. Maka perlu siaga. Siapkan plan A, plan B, maupun plan C agar siaga dalam menghadapi situasi yang tidak terduga. Siapkan semuanya, rumah sakitnya, SDM-nya, kamarnya," katanya.
Jokowi juga meminta agar kepala daerah setiap mengambil kebijakan harus berbasis pada data sains dan meminta pertimbangan pada para ahli di bidangnya. "Jangan mengambil kebijakan tanpa melihat data. Tanpa mendengarkan saran dari pakar, baik itu pakar epidemiologi maupun dari perguruan tinggi," kata Jokowi. ( ).
Selain itu, Jokowi juga meminta ada prakondisi terlebih dulu sebelum memasuki normal baru. Kepala daerah harus bisa menentukan waktu yang tepat kapan prakondisi normal baru bisa dilakukan. "Harus ditentukan, kabupaten atau kota mana dulu. Lalu prioritas sektor mana yang bisa dibuka. Jangan langsung dibuka semuanya. Sektor yang berisiko rendah bisa didahulukan," pinta Jokowi. (Lihat grafis: Sepekan Dibuka, Mal di Jakarta Masih Sepi Pengunjung)
Hal itu disampaikan Jokowi di Gedung Negara Grahadi, Kamis (25/6/2020). Jokowi mengingatkan, kasus Covid-19 di seluruh dunia saat ini hampir mendekati 10 juta kasus positif. (Baca juga: Arab Saudi Larang Penduduk Ekspatriat Kembali Hingga Pandemi Berakhir)
"Kita tidak ingin terseret dalam angka-angka. Maka perlu siaga. Siapkan plan A, plan B, maupun plan C agar siaga dalam menghadapi situasi yang tidak terduga. Siapkan semuanya, rumah sakitnya, SDM-nya, kamarnya," katanya.
Jokowi juga meminta agar kepala daerah setiap mengambil kebijakan harus berbasis pada data sains dan meminta pertimbangan pada para ahli di bidangnya. "Jangan mengambil kebijakan tanpa melihat data. Tanpa mendengarkan saran dari pakar, baik itu pakar epidemiologi maupun dari perguruan tinggi," kata Jokowi. ( ).
Selain itu, Jokowi juga meminta ada prakondisi terlebih dulu sebelum memasuki normal baru. Kepala daerah harus bisa menentukan waktu yang tepat kapan prakondisi normal baru bisa dilakukan. "Harus ditentukan, kabupaten atau kota mana dulu. Lalu prioritas sektor mana yang bisa dibuka. Jangan langsung dibuka semuanya. Sektor yang berisiko rendah bisa didahulukan," pinta Jokowi. (Lihat grafis: Sepekan Dibuka, Mal di Jakarta Masih Sepi Pengunjung)
(zik)