Demokrat Sebut Wacana Duet Anies-Ganjar Langgengkan Politik Identitas
Selasa, 28 Juni 2022 - 08:02 WIB
loading...
Partai Demokrat menilai wacana memasangkan Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo utuk Pilpres 2024 dianggap tidak menyudahi politik identitas. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wacana duet Anies Baswedan-Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 yang dilemparkan Partai Nasdem mendapat tanggapan dingin dari Partai Demokrat. Alih-alih melenyapkan, Demokrat menganggap langkah memasangkan Anies dengan Ganjar justru melanggengkan politik identitas .
"Kami berpandangan bahwa peningkatan derajat dan kualitas demokrasi yang semestinya diwujudkan agar polarisasi yang bersumber dari eksploitasi terhadap politik identitas secara berlebihan bisa teratasi," ujar Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani, Selasa (28/6/2022).
Dia menilai Anies dan Ganjar dipasangkan seolah-olah sebagai jalan pintas untuk mempersatukan bangsa. Tetapi itu bukanlah solusi untuk menghentikan politik identitas.
"Mengambil jalan pintas dengan mewujudkan duet Anies-Ganjar sebagai representasi dua kutub politik yang selama ini diperhadap-hadapkan sebagai pengejawantahan politik identitas, sama saja dengan melanggengkan politik identas itu sendiri. Jadi tidak menyelesaikan persoalan," jelas Kamhar.
Baca juga: Cerita Lucu Mahfud MD di Peparnas XVI Papua, Penonton Teriak Anies...Ganjar...Anies...Ganjar
Kata Kamhar salah satu penyebab wacana jalan pintas tersebut dapat muncul adalah karena pembatasan oleh konstitusi dengan adanya Presidential Threshold 20 persen bagi partai politik untuk bisa mengusung capres-cawapres dalam pemilihan umum.
"Salah satu sumber persoalan ini ada presidential threshold. Karenanya jika ingin menyelesaikan eksploitasi politik identitas secara berlebihan ini dan sekaligus menjadi ikhtiar meningkatkan derajat dan kualitas demokrasi," terang Kamhar.
Ia merasa aturan PT 20 persen tersebut seharusnya ditinjau ulang agar rakyat mendapatkan sebanyak mungkin pilihan putra dan putri terbaik bangsa yang berkontestasi pada puncak kepemimpinan nasional.
"Banyaknya kontestan juga akan meningkatkan kreativitas dan partisipasi publik yang berkontribusi positif sebagai pendidikan politik dan peningkatan kritisisme publik," kata Kamhar Lakumani.
Oleh karena itu Kamhar berharap pemerintah saat ini masih bisa menyelamatkan demokrasi Indonesia dengan mengubah kebijakan terkait PT 20 persen.
"Karenanya jika Pak Jokowi ingin dikenang dan tercatat dengan baik pada sejarah perjalanan demokrasi bangsa ini, masih ada kesempatan memperbaiki setelah selama hampir dua periode demokrasi terpasung," tutup Kamhar.
Wacana duet Anies-Ganjar diletupkan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh saat berdiskusi dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). "Artinya, pikiran Pak Surya bahwa hari ini ada figur yang menonjol, yang kita kira, kalau kita mau objektif menilainya bahwa ada Anies dan ada Ganjar," ujar Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali, Jumat (24/6/2022) lalu.
Ia juga menjelaskan alasan Surya Paloh memilih Anies dan Ganjar karena punya ceruk massa berbeda dan diharapkan bisa mencegah polarisasi.
"Tentunya, kalau kita kualifikasi keduanya, ada pemilih Ganjar nasionalis, pemilih Anies kelompok Islam katakanlah, seperti itu. Sehingga tentunya, kalau dua figur ini dipersatukan, ini akan paling tidak meminimalisir munculnya polarisasi pada pemilihan presiden yang akan datang," jelas Ahmad Ali.
"Kami berpandangan bahwa peningkatan derajat dan kualitas demokrasi yang semestinya diwujudkan agar polarisasi yang bersumber dari eksploitasi terhadap politik identitas secara berlebihan bisa teratasi," ujar Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani, Selasa (28/6/2022).
Dia menilai Anies dan Ganjar dipasangkan seolah-olah sebagai jalan pintas untuk mempersatukan bangsa. Tetapi itu bukanlah solusi untuk menghentikan politik identitas.
"Mengambil jalan pintas dengan mewujudkan duet Anies-Ganjar sebagai representasi dua kutub politik yang selama ini diperhadap-hadapkan sebagai pengejawantahan politik identitas, sama saja dengan melanggengkan politik identas itu sendiri. Jadi tidak menyelesaikan persoalan," jelas Kamhar.
Baca juga: Cerita Lucu Mahfud MD di Peparnas XVI Papua, Penonton Teriak Anies...Ganjar...Anies...Ganjar
Kata Kamhar salah satu penyebab wacana jalan pintas tersebut dapat muncul adalah karena pembatasan oleh konstitusi dengan adanya Presidential Threshold 20 persen bagi partai politik untuk bisa mengusung capres-cawapres dalam pemilihan umum.
"Salah satu sumber persoalan ini ada presidential threshold. Karenanya jika ingin menyelesaikan eksploitasi politik identitas secara berlebihan ini dan sekaligus menjadi ikhtiar meningkatkan derajat dan kualitas demokrasi," terang Kamhar.
Ia merasa aturan PT 20 persen tersebut seharusnya ditinjau ulang agar rakyat mendapatkan sebanyak mungkin pilihan putra dan putri terbaik bangsa yang berkontestasi pada puncak kepemimpinan nasional.
"Banyaknya kontestan juga akan meningkatkan kreativitas dan partisipasi publik yang berkontribusi positif sebagai pendidikan politik dan peningkatan kritisisme publik," kata Kamhar Lakumani.
Oleh karena itu Kamhar berharap pemerintah saat ini masih bisa menyelamatkan demokrasi Indonesia dengan mengubah kebijakan terkait PT 20 persen.
"Karenanya jika Pak Jokowi ingin dikenang dan tercatat dengan baik pada sejarah perjalanan demokrasi bangsa ini, masih ada kesempatan memperbaiki setelah selama hampir dua periode demokrasi terpasung," tutup Kamhar.
Wacana duet Anies-Ganjar diletupkan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh saat berdiskusi dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). "Artinya, pikiran Pak Surya bahwa hari ini ada figur yang menonjol, yang kita kira, kalau kita mau objektif menilainya bahwa ada Anies dan ada Ganjar," ujar Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali, Jumat (24/6/2022) lalu.
Ia juga menjelaskan alasan Surya Paloh memilih Anies dan Ganjar karena punya ceruk massa berbeda dan diharapkan bisa mencegah polarisasi.
"Tentunya, kalau kita kualifikasi keduanya, ada pemilih Ganjar nasionalis, pemilih Anies kelompok Islam katakanlah, seperti itu. Sehingga tentunya, kalau dua figur ini dipersatukan, ini akan paling tidak meminimalisir munculnya polarisasi pada pemilihan presiden yang akan datang," jelas Ahmad Ali.
(muh)
Lihat Juga :
