Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Demokrat Sebut Wacana Duet Anies-Ganjar Langgengkan Politik Identitas
loading...
Partai Demokrat menilai wacana memasangkan Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo utuk Pilpres 2024 dianggap tidak menyudahi politik identitas. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wacana duet Anies Baswedan-Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 yang dilemparkan Partai Nasdem mendapat tanggapan dingin dari Partai Demokrat. Alih-alih melenyapkan, Demokrat menganggap langkah memasangkan Anies dengan Ganjar justru melanggengkan politik identitas .
"Kami berpandangan bahwa peningkatan derajat dan kualitas demokrasi yang semestinya diwujudkan agar polarisasi yang bersumber dari eksploitasi terhadap politik identitas secara berlebihan bisa teratasi," ujar Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani, Selasa (28/6/2022).
Dia menilai Anies dan Ganjar dipasangkan seolah-olah sebagai jalan pintas untuk mempersatukan bangsa. Tetapi itu bukanlah solusi untuk menghentikan politik identitas.
"Mengambil jalan pintas dengan mewujudkan duet Anies-Ganjar sebagai representasi dua kutub politik yang selama ini diperhadap-hadapkan sebagai pengejawantahan politik identitas, sama saja dengan melanggengkan politik identas itu sendiri. Jadi tidak menyelesaikan persoalan," jelas Kamhar.
Kata Kamhar salah satu penyebab wacana jalan pintas tersebut dapat muncul adalah karena pembatasan oleh konstitusi dengan adanya Presidential Threshold 20 persen bagi partai politik untuk bisa mengusung capres-cawapres dalam pemilihan umum.
"Salah satu sumber persoalan ini ada presidential threshold. Karenanya jika ingin menyelesaikan eksploitasi politik identitas secara berlebihan ini dan sekaligus menjadi ikhtiar meningkatkan derajat dan kualitas demokrasi," terang Kamhar.
Ia merasa aturan PT 20 persen tersebut seharusnya ditinjau ulang agar rakyat mendapatkan sebanyak mungkin pilihan putra dan putri terbaik bangsa yang berkontestasi pada puncak kepemimpinan nasional.
"Banyaknya kontestan juga akan meningkatkan kreativitas dan partisipasi publik yang berkontribusi positif sebagai pendidikan politik dan peningkatan kritisisme publik," kata Kamhar Lakumani.
Oleh karena itu Kamhar berharap pemerintah saat ini masih bisa menyelamatkan demokrasi Indonesia dengan mengubah kebijakan terkait PT 20 persen.
"Kami berpandangan bahwa peningkatan derajat dan kualitas demokrasi yang semestinya diwujudkan agar polarisasi yang bersumber dari eksploitasi terhadap politik identitas secara berlebihan bisa teratasi," ujar Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani, Selasa (28/6/2022).
Dia menilai Anies dan Ganjar dipasangkan seolah-olah sebagai jalan pintas untuk mempersatukan bangsa. Tetapi itu bukanlah solusi untuk menghentikan politik identitas.
"Mengambil jalan pintas dengan mewujudkan duet Anies-Ganjar sebagai representasi dua kutub politik yang selama ini diperhadap-hadapkan sebagai pengejawantahan politik identitas, sama saja dengan melanggengkan politik identas itu sendiri. Jadi tidak menyelesaikan persoalan," jelas Kamhar.
Baca Juga
Kata Kamhar salah satu penyebab wacana jalan pintas tersebut dapat muncul adalah karena pembatasan oleh konstitusi dengan adanya Presidential Threshold 20 persen bagi partai politik untuk bisa mengusung capres-cawapres dalam pemilihan umum.
"Salah satu sumber persoalan ini ada presidential threshold. Karenanya jika ingin menyelesaikan eksploitasi politik identitas secara berlebihan ini dan sekaligus menjadi ikhtiar meningkatkan derajat dan kualitas demokrasi," terang Kamhar.
Ia merasa aturan PT 20 persen tersebut seharusnya ditinjau ulang agar rakyat mendapatkan sebanyak mungkin pilihan putra dan putri terbaik bangsa yang berkontestasi pada puncak kepemimpinan nasional.
"Banyaknya kontestan juga akan meningkatkan kreativitas dan partisipasi publik yang berkontribusi positif sebagai pendidikan politik dan peningkatan kritisisme publik," kata Kamhar Lakumani.
Oleh karena itu Kamhar berharap pemerintah saat ini masih bisa menyelamatkan demokrasi Indonesia dengan mengubah kebijakan terkait PT 20 persen.
Explore More