DPR Minta Pemerintah Selesaikan Persoalan Petani Sawit
Selasa, 28 Juni 2022 - 03:49 WIB
loading...
A
A
A
Dia mengatakan, jika ini terus dibiarkan dan tidak ada kebijakan yang betul-betul memihak kepada petani, maka pemerintah sama saja mengabaikan nasib 17 juta petani sawit beserta pekerjanya yang merupakan penduduk Indonesia. "Ini berakibat fatal nantinya terhadap petani sawit mandiri dan kebun masyarakat. Mereka akan terancam kehidupannya," kata legislator dari Dapil Riau II ini.
Dia menambahkan, ketika waktu itu harga TBS stabil dan naik, harga pupuk di tingkat petani juga terus merangkak naik. Tetapi, tidak sebanding ketika harga TBS itu turun drastis, sementara harga pupuk terus naik.
"Waktu harga sawit naik, pupuk naik. Tatkala harga TBS turun, harga pupuk tetap tinggi. Ini kan hantaman bagi petani karena sudah tidak sebanding lagi antara hasil produksi sawit dengan operasionalnya. Masyarakat akan meninggalkan kebun mereka karena tidak sesuai hasilnya lagi. Kenapa tidak hancur kebun sawit masyarakat,” imbuhnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, kekacauan harga TBS kelapa sawit karena pemerintah gagal mengambil kebijakan dan menyelesaikan kisruh harga crude palm oil (CPO) yang berdampak tragis. Situasi itu dinilai justru semakin memprihatinkan pascapemerintah mencabut larangan ekspor CPO.
Meski harga harga CPO Rotterdam naik-turun tipis pada akhir-akhir ini, namun masih baik secara ekonomi. "Namun permasalahannya harga CPO Rotterdam tersebut tergerus sampai 62 persen persen saat tender CPO di KPBN (Rp 8000/kg CPO) dan tentunya di level harga TBS petani pasti lebih anjlok lagi, yaitu kisaran 92% (Rp.1.700/kg TBS) dengan catatan rendemen TBS Petani sebesar 21%. Kenapa bisa begitu," imbuhnya.
Dia menambahkan, ketika waktu itu harga TBS stabil dan naik, harga pupuk di tingkat petani juga terus merangkak naik. Tetapi, tidak sebanding ketika harga TBS itu turun drastis, sementara harga pupuk terus naik.
"Waktu harga sawit naik, pupuk naik. Tatkala harga TBS turun, harga pupuk tetap tinggi. Ini kan hantaman bagi petani karena sudah tidak sebanding lagi antara hasil produksi sawit dengan operasionalnya. Masyarakat akan meninggalkan kebun mereka karena tidak sesuai hasilnya lagi. Kenapa tidak hancur kebun sawit masyarakat,” imbuhnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, kekacauan harga TBS kelapa sawit karena pemerintah gagal mengambil kebijakan dan menyelesaikan kisruh harga crude palm oil (CPO) yang berdampak tragis. Situasi itu dinilai justru semakin memprihatinkan pascapemerintah mencabut larangan ekspor CPO.
Meski harga harga CPO Rotterdam naik-turun tipis pada akhir-akhir ini, namun masih baik secara ekonomi. "Namun permasalahannya harga CPO Rotterdam tersebut tergerus sampai 62 persen persen saat tender CPO di KPBN (Rp 8000/kg CPO) dan tentunya di level harga TBS petani pasti lebih anjlok lagi, yaitu kisaran 92% (Rp.1.700/kg TBS) dengan catatan rendemen TBS Petani sebesar 21%. Kenapa bisa begitu," imbuhnya.
Lihat Juga :
