PDIP Bakal Wajibkan Caleg Miliki Sertifikat Antikorupsi dari KPK

JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP ) Hasto Kristiyanto mengungkapkan cara partainya menyeleksi bakal calon anggota legislatif (caleg) dan calon kepala daerah yang maju di Pemilu. Salah satunya setiap bakal caleg maupun kepala daerah wajib mengikuti psikotes.

"Jadi komitmen terhadap values, terhadap suatu organisasi, terhadap rules of the game, itu bisa diukur. Maka psikotes di PDI Perjuangan memasukkan itu, di mana kita punya data semua hasil psikotes. Mas Gibran misalnya atau Pak Olly Dondokambey," kata Hasto di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, di Kawasan Kuningan, Jakarta Pusat, Senin (27/6/2022).

Tidak hanya itu, kata Hasto, akan ada peraturan baru yang mewajibkan setiap calon mengikuti pelatihan antikorupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Di dalam aturan partai akan dimasukkan bahwa setiap calon anggota legislatif harus punya dasar berpikir, sudah mengikuti e-learning tentang pencegahan korupsi, sehingga itu bisa dimasukkan sebagai syarat caleg," kata Hasto.



Nantinya PDIP akan bekerja sama dengan KPK untuk pendidikan politik antikorupsi, demi membangun kesadaran antikorupsi sejak dini. "Nanti ada sertifikasi diberikan secara elektronik yang akan dipakai untuk penyempurnaan rekrutmen caleg dari PDI Perjuangan. Semua harus mengikuti e-learning caleg yang dilakukan oleh KPK," ucap Hasto.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat menambahkan, PDIP ingin mendidik kader partai. Bukan itu saja, kader akan didorong menjadi pelopor kampanye antikorupsi yang diturunkan ke daerah-daerah untuk memberikan pembekalan antikorupsi.

"Karena pendidikan dan pencegahan menjadi porsi paling penting. Dalam pendidikan yang dikuatkan moralnya, jiwanya, sehingga betul-betul menjadi jujur berintegritas untuk melawan korupsi," kata Djarot.

Baca juga: PDIP Ogah Koalisi, Demokrat Bandingkan SBY dengan Megawati dan Jokowi