Hasto: PDIP Tak Bisa Kerja Sama dengan PKS dan Demokrat karena Alasan Ideologis

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan sulit untuk membangun kerja sama dengan PKS dan Demokrat. Sikap politik tersebut setelah melihat seluruh kebijakan dari partai-partai tersebut.

"Sehingga itu merupakan hal yang rasional, hal yang biasa di dalam demokrasi. Ada suatu partai yang betul-betul bisa bonded, membangun kerja sama. Ada yang berbeda," ujar Hasto, Sabtu (25/6/2022).

Untuk memahami sikap politik PDIP soal koalisi dengan PKS dan PD dalam Pilpres, Hasto mengatakan pihaknya menghormati posisi kedua partai itu yang berada di luar pemerintahan. Di dalam pidato Rakernas PKS, banyak kritik dari partai itu terhadap Pemerintahan Jokowi. Menurutnya PDIP dapat memahaminya sebagai sesuatu yang sejalan dengan ruang lingkup PKS yang berada di luar pemerintahan. Hal itu dianggap sebagai bagian dari check and balance.

Baca juga: PDIP Ogah Berkoalisi dengan Demokrat, Andi Arief Sebut Hati Pikiran Hasto Sempit

“Kurang elok bila dengan berbagai perbedaan ideologi (antara PKS dan PDIP, red), kami tidak mengambil sikap politik atas kerja sama dengan PKS. Dan saat ini posisi PDI Perjuangan mendukung Pak Jokowi. Sehingga tidak mungkin juga kita bekerja sama dengan Pak Jokowi, dan pada saat bersamaan ada kerja sama dengan pihak-pihak yang terus menyerang pemerintahan Pak Jokowi dan kemudian dilakukan suatu penggalangan (seperti PKS, red). Jadi selain perbedaan ideologi, kami menghormati posisi PKS yang berada di luar pemerintahan. Tetapi untuk bekerja sama dengan PKS, ditinjau dari aspek ideologi, aspek historis, ada hal yang memang berbeda,” katanya

Baca juga: Hasto: PDIP Segera Keluarkan Surat Teguran untuk Masinton

Begitupun halnya dengan Partai Demokrat. Hasto mengatakan aspek historis masa lalu di antara kedua partai masih bisa dilakukan proses rasionalisasi. Namun, pihaknya melihat apa yang dilakukan selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tak sesuai dengan dengan apa yang dijanjikan ke rakyat. Pelaksanaan pemerintahan SBY juga tak sejalan dengan fundamental yang dipegang oleh PDIP.

“Dalam disertasi saya juga menunjukkan ada perbedaan fundamental di dalam garis kebijakan politik luar negeri, politik pertahanan yang digariskan dari zaman Bung Karno, zaman Bu Mega, dengan zaman Pak SBY. Berbagai ketegangan terkait dengan radikalisme, intoleransi. Zaman Pak SBY, TVRI itu bisa dipakai oleh kelompok yang antikebhinekaan. Ini kan menjadi catatan kritis dari masyarakat Indonesia,” kata Hasto.

Hasto menyampaikan di dalam politik, kerja sama itu penting. Tetapi kerja sama juga harus melihat ideologi, platform, dan kesejarahan. Tetapi sikap berbeda akan diambil oleh PDIP ketika sudah menyangkut kepentingan bangsa dan negara. Contohnya, ketika ada negara lain yang menyerang Indonesia maka PDIP akan menjadi yang terdepan untuk mempersatukan seluruh elemen bangsa.

“Jadi sikap PDI Perjuangan ketika bersentuhan dengan persoalan bangsa dan negara, persatuan itu di kedepankan untuk membela bangsa dan negara. Tetapi terkait dengan kontestasi pemilu, hal yang rasional apabila ada perbedaan ideologi, perbedaan platform, perbedaan skala prioritas,” kata Hasto.