Pemerintah dan DPR Maraton Bahas RUU DOB Papua
Kamis, 23 Juni 2022 - 20:23 WIB
loading...
A
A
A
Rapat diawali dengan membahas RUU DOB Papua Selatan. Terdapat 40 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diusulkan tetap, 15 DIM Perlu pembahasan Secara redaksional, 29 DIM setuju dengan perubahan substansi, 30 DIM dihapus dan 37 DIM menjadi usulan baru.
Tak hanya itu, dalam pembahasan DIM terkait Pemilihan Umum diatur di dalam aturan peralihan dengan rumusan 'Pengisian jumlah kursi DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi dan penetapan dapil pada pemilu 2024'.
Setelah RDP pembahasan 3 RUU DOB Papua bersama Pemerintah, Komisi II DPR juga melanjutkan rapat bersama Gubernur Papua yang akan diwakilkan Sekda Provinsi Papua, Asisten 1 Provinsi Papua dan Asisten 2 Provinsi Papua, Pimpinan MRP dan juga Pimpinan DPRP.
Masukan yang mengemuka adalah sejauh mungkin memperhatikan wilayah adat. Misalnya Kabupaten Pegunungan Bintan yang dalam draf RUU Inisiatif DPR masuk dalam wilayah Provinsi Papua induk (wilayah Adat Tabi). Ini diusulkan oleh pemerintah sesuai aspirasi masyarakat Tabi dan aspirasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua yang mendorong pemekaran sesuai wilayah adat di wilayah Papua.
Jika memperhatikan kesesuaian wilayah adat masyarakat Kabupaten Pengunungan Bintan adalah termasuk wilayah Adat Lepago, maka pemerintah memgusulkan Kabupaten Pegunungan Bintan masuk ke dalam wilayah DOB Papua Pegunungan, yang merupakan wilayah Adat Lepago.
Tak hanya itu, dalam pembahasan DIM terkait Pemilihan Umum diatur di dalam aturan peralihan dengan rumusan 'Pengisian jumlah kursi DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi dan penetapan dapil pada pemilu 2024'.
Setelah RDP pembahasan 3 RUU DOB Papua bersama Pemerintah, Komisi II DPR juga melanjutkan rapat bersama Gubernur Papua yang akan diwakilkan Sekda Provinsi Papua, Asisten 1 Provinsi Papua dan Asisten 2 Provinsi Papua, Pimpinan MRP dan juga Pimpinan DPRP.
Masukan yang mengemuka adalah sejauh mungkin memperhatikan wilayah adat. Misalnya Kabupaten Pegunungan Bintan yang dalam draf RUU Inisiatif DPR masuk dalam wilayah Provinsi Papua induk (wilayah Adat Tabi). Ini diusulkan oleh pemerintah sesuai aspirasi masyarakat Tabi dan aspirasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua yang mendorong pemekaran sesuai wilayah adat di wilayah Papua.
Jika memperhatikan kesesuaian wilayah adat masyarakat Kabupaten Pengunungan Bintan adalah termasuk wilayah Adat Lepago, maka pemerintah memgusulkan Kabupaten Pegunungan Bintan masuk ke dalam wilayah DOB Papua Pegunungan, yang merupakan wilayah Adat Lepago.
(abd)
Lihat Juga :
