Dukung Ganja Tetap Ilegal, Sahroni: Lebih Banyak Dampak Buruknya

JAKARTA - Komisi III DPR mengingatkan pemerintah tidak perlu ikut-ikutan melakukan legalisasi ganja seperti yang dilakukan Thailand. Sebab, legalisasi ganja dinilai lebih banyak memberikan dampak buruk dibanding manfaatnya.

"Saya sangat mendukung langkah Kepolisian kita bersama BNN (Badan Narkotika Nasional) yang tegas menolak legalisasi ganja seperti di Thailand. Karena sejatinya hal tersebut lebih banyak dampak buruknya bila dilegalkan, apalagi masalah narkotika di Tanah Air sudah kompleks," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni, Selasa (21/6/2022).

Dampak buruk dari legalisasi ganja, kata Sahroni, juga terjadi di Thailand. Meski baru sepekan dilegalkan, kata dia, tapi sudah ada kasus meninggal dunia akibat overdosis ganja.



"Tapi ya kembali lagi, setiap negara mempunyai pilihannya masing-masing. Yang pasti ganja ini masih merupakan narkotika yang ilegal," katanya.

Lebih lanjut Sahroni meminta kepolisian meningkatkan pengawasan dan penjagaan demi mencegah peredaran gelap ganja dari Thailand ke Indonesia.

"Sebagai tetangga di kawasan, tentunya kita harus antisipatif, jangan sampai ganja yang legal dari sana masuk ke Indonesia. Karenanya kepolisian perlu meningkatkan pengawasannya, terutama dalam jalur keluar masuk dari Thailand, jadi segala kemungkinan ini harus diantisipasi," katanya.

Baca juga: Ganja Tidak Lagi Haram, Warga Thailand Bersuka Cita

Untuk diketahui, Thailand belum lama ini melegalisasi ganja di negaranya untuk penggunaan kesehatan. Kebijakan ini kemudian memunculkan perdebatan, tentang apakah kebijakan yang sama sebaiknya diterapkan di Indonesia mengingat penggunaan ganja memang tidak hanya untuk rekreasi, tapi juga pengobatan hingga masakan.

Namun Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Pol Krisno H Siregar menyatakan bahwa polisi tetap menolak legalisasi ganja di Indonesia. Krisna menegaskan hingga saat ini ganja di Indonesia tetap termasuk ke dalam narkotika yang ilegal.