Kemendagri Susun Indikator Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah

JAKARTA - Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) telah menyusun indikator kepatuhan terhadap penyusunan produk hukum daerah. Adapun tujuannya untuk memastikan pembentukan produk hukum daerah telah sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sehingga kualitasi produk hukum daerah bisa meningkat sesuai dengan tujuan dari otonomi daerah. Plh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Suhajar Diantoro menuturkan bahwa pengaturan yang tumpang tindih bisa mengakibatkan terhambatnya pembangunan di daerah.

Maka itu, perlu adanya kepastian hukum. Untuk menjamin kepastian hukum di daerah dan untuk memastikan produk hukum di daerah telah dibentuk berdasarkan asas pembentukan dan asas materi muatan, perlu pembinaan mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan peraturan perundang-undangan di daerah, yakni peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada).





"Peraturan perundang-undangan di daerah yang dibentuk sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah, bertujuan untuk meningkatkan pembangunan daerah dalam mensejahterakan masyarakat," kata Suhajar saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah dan Launching Indeks Kepatuhan Daerah di Mercure Convetion Center Ancol, Jakarta, Selasa (21/6/2022).

Oleh karena itu, lanjut dia, pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah perlu memperhatikan berbagai aspek, terutama pada segi materi muatan dan mekanisme pembentukannya. Salah satu bentuk pembinaan, yakni Indeks Kepatuhan Daerah (IKD) terhadap Penyusunan Peraturan Daerah yang bertujuan untuk memastikan pemerintah daerah dalam menyusun peraturan daerah telah sesuai dengan mekanisme atau tahapan pembentukan.

Sehingga peraturan daerah yang dibentuk baik secara kualitas dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. “Harapannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjamin perlindungan terhadap kehidupan masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa indeks kepatuhan terhadap pembentukan peraturan daerah terdiri dari susunan lima aspek, 12 variabel, dan 39 indikator parametrik penilaian indeks. Kelima aspek itu merupakan susunan penyelenggaraan peraturan daerah yang didasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dia menambahkan, berdasarkan hal tersebut, penting bagi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah sebagai pembina dan pengawas umum penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk membuka ruang koordinasi dengan penyelenggara pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah dalam rangka mengawal pelaksanaan penilaian indeks kepatuhan terhadap pembentukan peraturan daerah.

Indeks kepatuhan tersebut juga berfungsi untuk mengetahui tindaklanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang dilakukan oleh pemerintahan daerah dengan memastikan telah terintegrasi dalam Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang disusun dengan metode Analisis Kebutuhan Perda (AKP).

Karena itu, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah mengadakan Rapat Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah. Forum ini dihadiri Irjen Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak yang berbicara mengenai indeks kepatuhan sebagai bentuk pengawasan.

Hadir pula Direktur Produk Hukum Daerah Makmur Marbun. Ia menjelaskan mengenai digitalisasi penilaian indeks kepatuhan terhadap pembentukan peraturan daerah.

Sedangkan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional Herie Saksono dan Guru Besar HTN Susi Dwi Harijanti menjelaskan mengenai urgensi indeks kepatuhan dalam pembentukan produk hukum daerah. Terakhir, tenaga ahli Badan Legislatif DPR Widodo memaparkan mengenai urgensi mekanisme pembentukan peraturan daerah sesuai undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan Ketua Bapemperda Sulawesi Utara Melky J Pangemanan soal urgensi penerapan indeks kepatuhan terhadap pembentukan perda.

"Dengan dibukanya ruang koordinasi, kami berharap dapat meningkatkan sinergitas penyelenggaraan pembentukan produk hukum daerah yang meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta menjamin perlindungan terhadap kehidupan masyarakat," pungkas Suhajar yang juga Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri ini.