Rapid Test Mahal, IPNU Minta Pemerintah Fasilitasi Kesehatan di Pesantren
loading...
Ketua Umum PP IPNU Aswandi Jailani meminta pemerintah memberikan fasilitas kesehatan secara gratis kepada pondok pesantren. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) mengkritisi masih minimnya perhatian pemerintah terhadap pondok pesantren di tengah pandemi COVID-19. Ketua Umum PP IPNU Aswandi Jailani mengatakan, banyak santri kader IPNU yang berasal dari keluarga kalangan menengah ke bawah.
"Kami meminta kepada Presiden Jokowi agar ada perhatian khusus terhadap pondok pesantren karena dalam kondisi seperti ini, kalangan santri lah yang sangat merasakan dampaknya. Apalagi dengan keadaan new normal, pelajar atau santri diwajibkan untuk mengikuti rapid test yang biayanya sangat besar sekali berkisar Rp350.000-Rp400.000. Ini sangat memberatkan," katanya, Selasa (24/6/2020).
Dikatakan Aswandi, perhatian pemerintah sangat dibutuhkan di tengah kondisi yang serba sulit saat ini. "Kami berharap sekali kehadiran pemerintah dalam bentuk nyata yaitu dengan memberikan fasilitas kesehatan secara gratis kepada pondok pesantren. Apalagi saat ini anggaran penanganan COVID-19 dinaikkan menjadi Rp695,2 triliun," katanya.( )
Aswandi mengatakan, PP IPNU akan mengintruksikan kepada kader se-Indonesia agar menyuarakan aspirasi senada di daerah masing-masing. "Kami akan mengirim surat secara tertulis kepada Bapak Presiden. Jika kepentingan kami para santri tidak diakomodasi, saya selaku ketua umum PP IPNU akan mengintruksikan kepada seluruh kader IPNU untuk bersuara di wilayah mereka masing-masing," katanya.
Dikatakan Aswandi, Indonesia berdiri tidak lepas dari peran kalangan pesantren. "Sumbangsih kaum agamais atau pondok pesantren terhadap negara ini sudah cukup nyata maka kami tegaskan kepada rezim, jangan hanya karena biaya rapid test yang sangat mahal, SDM unggul tersandung tanggul (biaya rapid test )," katanya.
"Kami meminta kepada Presiden Jokowi agar ada perhatian khusus terhadap pondok pesantren karena dalam kondisi seperti ini, kalangan santri lah yang sangat merasakan dampaknya. Apalagi dengan keadaan new normal, pelajar atau santri diwajibkan untuk mengikuti rapid test yang biayanya sangat besar sekali berkisar Rp350.000-Rp400.000. Ini sangat memberatkan," katanya, Selasa (24/6/2020).
Dikatakan Aswandi, perhatian pemerintah sangat dibutuhkan di tengah kondisi yang serba sulit saat ini. "Kami berharap sekali kehadiran pemerintah dalam bentuk nyata yaitu dengan memberikan fasilitas kesehatan secara gratis kepada pondok pesantren. Apalagi saat ini anggaran penanganan COVID-19 dinaikkan menjadi Rp695,2 triliun," katanya.( )
Aswandi mengatakan, PP IPNU akan mengintruksikan kepada kader se-Indonesia agar menyuarakan aspirasi senada di daerah masing-masing. "Kami akan mengirim surat secara tertulis kepada Bapak Presiden. Jika kepentingan kami para santri tidak diakomodasi, saya selaku ketua umum PP IPNU akan mengintruksikan kepada seluruh kader IPNU untuk bersuara di wilayah mereka masing-masing," katanya.
Dikatakan Aswandi, Indonesia berdiri tidak lepas dari peran kalangan pesantren. "Sumbangsih kaum agamais atau pondok pesantren terhadap negara ini sudah cukup nyata maka kami tegaskan kepada rezim, jangan hanya karena biaya rapid test yang sangat mahal, SDM unggul tersandung tanggul (biaya rapid test )," katanya.
(abd)
Explore More