BNPT: Radikalisme Harus Diredam Songsong Indonesia Emas 2045
Minggu, 19 Juni 2022 - 20:03 WIB
loading...
Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar mengikuti zikir akbar bersama alim ulama dan masyarakat di Masjid KH M Yusuf, Depok, Jawa Barat, Sabtu (18/6/2022). FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Radikalisme di era bonus demografi seperti sekarang ini harus berhasil diredam untuk menuju Indonesia Emas . Bonus demografi dengan penanganan yang baik membuat produktivitas Indonesia melambung pada momen yang tepat, 100 tahun Indonesia merdeka, 2045.
Hal ini disampaikan Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar mengikuti zikir akbar bersama alim ulama dan masyarakat di Masjid KH M Yusuf, Depok, Jawa Barat, Sabtu (18/6/2022). Menurut Boy Rafli, Indonesia sudah memasuki era bonus demografi. Artinya penduduk usia produktif lebih dominan dibandingkan penduduk usia nonproduktif.
"Ke depan, bonus demografi ini akan menentukan keberlangsungan negara. Sumber daya manusia tidak hanya dituntut untuk memiliki hard skill yang baik, tetapi adab yang baik," kata Boy Rafli dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (19/6/2022).
Salah satu yang perlu diwaspadai, kata Boy Rafli, adalah propaganda radikal terorisme di media sosial. Kelompok radikal terorisme gemar mengumbar narasi kekerasan di media sosial. "Kita harus antisipsasi ajakan kelompok teror yang mengedepankan narasi kekerasan," ujarnya.
Mantan Kepala Divisi Humas Mabes Polri ini mengungkapkan bahaya pengaruh radikal terorisme. Dengan narasi-narasi yang mengatasnamakan agama, seringkali kelompok ini mendapat sambutan masyarakat.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, BNPT akan terus menggandeng tokoh lintas agama. Mereka secara bersama-sama akan mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk peka terhadap propaganda atau ajakan kelompok teror. "Narasi keagamaan yang digaungkan kelompok teror itu menghalalkan kekerasan terhadap sesama umat manusia, tidak sesuai dengan kaidah agama dan prinsip negara," kata Jenderal Polisi Bintang Tiga ini.
Baca juga: Radikalisme Marak, Pakar Dorong Agama Jadi Norma Kehidupan Berbangsa
Lebih lanjut Boy mengajak seluruh elemen masyarakat mewaspadai jika ada pihak-pihak tertentu yang mengajak melalui cara-cara kekerasan. "Cara-cara kekerasan tidak cocok dengan nilai agama, prinsip berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, nilai hukum dan etika moral bangsa," katanya.
Hal ini disampaikan Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar mengikuti zikir akbar bersama alim ulama dan masyarakat di Masjid KH M Yusuf, Depok, Jawa Barat, Sabtu (18/6/2022). Menurut Boy Rafli, Indonesia sudah memasuki era bonus demografi. Artinya penduduk usia produktif lebih dominan dibandingkan penduduk usia nonproduktif.
"Ke depan, bonus demografi ini akan menentukan keberlangsungan negara. Sumber daya manusia tidak hanya dituntut untuk memiliki hard skill yang baik, tetapi adab yang baik," kata Boy Rafli dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (19/6/2022).
Salah satu yang perlu diwaspadai, kata Boy Rafli, adalah propaganda radikal terorisme di media sosial. Kelompok radikal terorisme gemar mengumbar narasi kekerasan di media sosial. "Kita harus antisipsasi ajakan kelompok teror yang mengedepankan narasi kekerasan," ujarnya.
Mantan Kepala Divisi Humas Mabes Polri ini mengungkapkan bahaya pengaruh radikal terorisme. Dengan narasi-narasi yang mengatasnamakan agama, seringkali kelompok ini mendapat sambutan masyarakat.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, BNPT akan terus menggandeng tokoh lintas agama. Mereka secara bersama-sama akan mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk peka terhadap propaganda atau ajakan kelompok teror. "Narasi keagamaan yang digaungkan kelompok teror itu menghalalkan kekerasan terhadap sesama umat manusia, tidak sesuai dengan kaidah agama dan prinsip negara," kata Jenderal Polisi Bintang Tiga ini.
Baca juga: Radikalisme Marak, Pakar Dorong Agama Jadi Norma Kehidupan Berbangsa
Lebih lanjut Boy mengajak seluruh elemen masyarakat mewaspadai jika ada pihak-pihak tertentu yang mengajak melalui cara-cara kekerasan. "Cara-cara kekerasan tidak cocok dengan nilai agama, prinsip berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, nilai hukum dan etika moral bangsa," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
