Sejumlah Pandangan tentang Ambang Batas Parlemen, Sudah Tepatkah di Angka 4%?
Sabtu, 18 Juni 2022 - 19:17 WIB
loading...
Ketentuan Parliamentary Threshold atau ambang batas parlemen merupakan syarat yang harus dilewati setiap partai politik peserta pemilu untuk duduk di DPR. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketentuan Parliamentary Threshold atau ambang batas parlemen merupakan syarat yang harus dilewati oleh setiap partai politik (parpol) peserta pemilu untuk duduk di DPR RI. Terkini, partai harus berlomba mendulang suara hingga 4% untuk bisa duduk di Senayan.
Baca juga: Menggeser Paradigma Ambang Batas Parlemen
Jumlah 4% itu sama seperti angka pada gelaran Pemilu 2019 lalu yang berlandaskan UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu. Kendati demikian, hal tersebut ternyata tak menyurutkan munculnya ragam parpol baru.
Baca juga: Ambang Batas Parlemen, Sistem Pemilu Diminta Dikaji Ulang
Komplekstivitas tersebut merupakan latar belakang dari tergelarnya webinar yang bertajuk 'Parliamentary Threshold: Sebuah Tantangan Bagi Partai Politik Baru, Sabtu (18/6/2022).
Webinar itu digelar oleh Program Studi (Prodi) Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana. Dalam webinar tersebut, sejumlah narasumber yang kompeten di dunia perpolitikan dan akademisi didapuk menjadi narasumber.
Di antaranya, Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP Rifqinizami Karsayuda, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah. Kemudian, ada pula Dosen Pascasarjana Universitas Mercu Buana, Syaifuddin.
Webinar diawali oleh sambutan dari Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, Heri Budianto. Dia menyebut, kegiatan ini digelar guna mendengar, mengkaji, dan diskusi ilmiah ihwal perpolitikan Indonesia, sehingga wawasan mahasiswa dan peserta webinar dapat bertambah.
"Kegiatan ini bertujuan untuk mendengarkan, melakukan kajian, diskusi ilmiah ya. Sehingga wawasan keilmuan dari para mahasiswa yang tengah pendidikan S2 Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana bisa bertambah," ucap Heri.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP Rifqinizami Karsayuda mengatakan bahwa UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah disepakati oleh 9 fraksi di DPR untuk tidak dilakukan perubahan. Dengan begitu, aturan yang berlaku masih merujuk pada gelaran Pemilu lima tahun lalu.
"Tidak ada norma baru, tidak ada perubahan dan tidak agenda penyusunan rancangan UU yang baru. Karenanya, ketentuan terkait Parlementary Threshold 4% itu saya pastikan akan tetap digunakan sebagai dasar bagi partai politik untuk berkontestasi," jelas Rifqi.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Ferry Kurnia Rizkiansyah, yang menjadi pembicara kedua mengatakan, pihaknya sangat optimistis menembus angka 4 persen pada pesta demokrasi 2024.
"Bahwa kita akan mencapai 4 persen suara ya dan bahkan itu bisa saja lebih," ungkap Ferry.
Sejumlah persiapan, kata dia telah dilakukan oleh Partai Perindo. Hal itu meliputi penguatan struktur organigram partai sebagai modal awal. "Jadi secara internal kira upayakan seoptimal mungkin," tuturnya.
Optimalisasi itu juga dilakukan Partai Perindo untuk penguatan eksternal. Menurut dia, Perindo telah membuat beragam macam gagasan, salah duanya adalah Konvensi Rakyat Perindo dan menggagas Koalisi Nonparlemen.
"Konvensi Rakyat ini sudah dilakukan. Ini akan merubah narasi besar dan merubah proses demokrasi yang lebih proaktif. Kita juga menggagas Koalisi Nonparlemen, itulah menjadi hal yang kita lakukan," ungkapnya.
Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyinggung adanya cara-cara kotor dalam yang kerap ditemui saat Pemilu di Indonesia, yakni 'serangan fajar'. Menurut dia, hal tersebut dapat mendederai nilai Demokrasi Tanah Air.
"Setiap Pemilu yang harusnya itu momentum memunculkan gagasan kebangsaan baru, membiarkan pemimpin kita untuk menunjukkan bahwa dia mampu menghadapi persoalan bangsa," kata Fahri.
Baca juga: Menggeser Paradigma Ambang Batas Parlemen
Jumlah 4% itu sama seperti angka pada gelaran Pemilu 2019 lalu yang berlandaskan UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu. Kendati demikian, hal tersebut ternyata tak menyurutkan munculnya ragam parpol baru.
Baca juga: Ambang Batas Parlemen, Sistem Pemilu Diminta Dikaji Ulang
Komplekstivitas tersebut merupakan latar belakang dari tergelarnya webinar yang bertajuk 'Parliamentary Threshold: Sebuah Tantangan Bagi Partai Politik Baru, Sabtu (18/6/2022).
Webinar itu digelar oleh Program Studi (Prodi) Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana. Dalam webinar tersebut, sejumlah narasumber yang kompeten di dunia perpolitikan dan akademisi didapuk menjadi narasumber.
Di antaranya, Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP Rifqinizami Karsayuda, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah. Kemudian, ada pula Dosen Pascasarjana Universitas Mercu Buana, Syaifuddin.
Webinar diawali oleh sambutan dari Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, Heri Budianto. Dia menyebut, kegiatan ini digelar guna mendengar, mengkaji, dan diskusi ilmiah ihwal perpolitikan Indonesia, sehingga wawasan mahasiswa dan peserta webinar dapat bertambah.
"Kegiatan ini bertujuan untuk mendengarkan, melakukan kajian, diskusi ilmiah ya. Sehingga wawasan keilmuan dari para mahasiswa yang tengah pendidikan S2 Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana bisa bertambah," ucap Heri.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP Rifqinizami Karsayuda mengatakan bahwa UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah disepakati oleh 9 fraksi di DPR untuk tidak dilakukan perubahan. Dengan begitu, aturan yang berlaku masih merujuk pada gelaran Pemilu lima tahun lalu.
"Tidak ada norma baru, tidak ada perubahan dan tidak agenda penyusunan rancangan UU yang baru. Karenanya, ketentuan terkait Parlementary Threshold 4% itu saya pastikan akan tetap digunakan sebagai dasar bagi partai politik untuk berkontestasi," jelas Rifqi.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Ferry Kurnia Rizkiansyah, yang menjadi pembicara kedua mengatakan, pihaknya sangat optimistis menembus angka 4 persen pada pesta demokrasi 2024.
"Bahwa kita akan mencapai 4 persen suara ya dan bahkan itu bisa saja lebih," ungkap Ferry.
Sejumlah persiapan, kata dia telah dilakukan oleh Partai Perindo. Hal itu meliputi penguatan struktur organigram partai sebagai modal awal. "Jadi secara internal kira upayakan seoptimal mungkin," tuturnya.
Optimalisasi itu juga dilakukan Partai Perindo untuk penguatan eksternal. Menurut dia, Perindo telah membuat beragam macam gagasan, salah duanya adalah Konvensi Rakyat Perindo dan menggagas Koalisi Nonparlemen.
"Konvensi Rakyat ini sudah dilakukan. Ini akan merubah narasi besar dan merubah proses demokrasi yang lebih proaktif. Kita juga menggagas Koalisi Nonparlemen, itulah menjadi hal yang kita lakukan," ungkapnya.
Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyinggung adanya cara-cara kotor dalam yang kerap ditemui saat Pemilu di Indonesia, yakni 'serangan fajar'. Menurut dia, hal tersebut dapat mendederai nilai Demokrasi Tanah Air.
"Setiap Pemilu yang harusnya itu momentum memunculkan gagasan kebangsaan baru, membiarkan pemimpin kita untuk menunjukkan bahwa dia mampu menghadapi persoalan bangsa," kata Fahri.
(maf)
Lihat Juga :
