Bertemu Mendagri, Gubernur Lukas Enembe Dukung Pemekaran Papua
Sabtu, 18 Juni 2022 - 18:07 WIB
loading...
Gubernur Papua Lukas Enembe menemui Mendagri Tito Karnavian. Dalam pertemuan ini Lukas Enembe memberi dukungan terhadap rencana pemekaran provinsi di Papua. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Gubernur Papua Lukas Enembe menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Dalam pertemuan ini Lukas Enembe memberikan dukungan terhadap rencana pemekaran provinsi di Papua.
Baca juga: DPR Pertimbangkan Penundaan Pembahasan RUU Pemekaran Papua
Pertemuan dilakukan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (17/6/2022). Keduanya membahas pemekaran daerah dalam rapat khusus terbatas.
Baca juga: Lukas Enembe Temui Mendagri Bahas Pemekaran Papua
Pertemuan antara Tito Karnavian dan Gubernur Papua berlangsung hangat dan diawali dengan sapaan Mendagri tentang kesehatan Lukas Enembe.
Tito kemudian bertanya langsung kepada Lukas Enembe tentang sikapnya terhadap pemekaran Papua, yang sempat diberitakan menyatakan penolakan.
"Siap Bapak Menteri, kami mendukung," jawab Lukas Enembe dengan cepat.
Mendengar jawaban itu, Tito menjabat tangan Lukas Enembe dengan erat seraya menepuk punggungnya. "Saya dukung pemekaran untuk tujuan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua," kata Lukas.
Mendagri Tito merespons positif dukungan Lukas. Dia mengakui Lukas telah mendukung rencana pemekaran sejak lama.
"Kalau kita dimekarkan pasti diikuti dengan kemauan bersatu, bagaimana membangun, percepatan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat," kata Lukas di Jakarta, Jumat (17/6).
Lukas menyampaikan dirinya telah mendukung pemekaran Papua sejak 2014. Dia mengusulkan wilayah di Papua dibagi menjadi tujuh provinsi.
Pada pertemuan ini, Tito menyampaikan, pandangan seputar kebijakan terbaru pemerintah tentang pemekaran Papua dengan rencana membentuk tiga Daerah Otonomi Baru (DOB), yaitu provinsi Papua Tengah, Pegunungan Tengah dan Papua Selatan yang RUU-nya kini sedang berproses di DPR.
Tito menegaskan, Presiden Jokowi memberi perhatian serius pada pembangunan dan kemajuan Papua. Ini terlihat dari dari seringnnya Presiden mengunjungi Papua hingga ke pelosok, terhitung sampai 14 kali.
"Pemekaran dan Undang-Undang Otsus yang baru dirancang untuk mempercepat pembangunan Papua dan meningkatkan kesejahteraan warga Papua," kata Tito.
Tito lalu memaparkan soal kondisi geografis Papua yang sangat sulit. Misalnya, ASN dari Boven Digul, harus menempuh 8 jam perjalanan untuk sampai ke Merauke. Juga dari daerah Pegunungan Tengah sangat sulit untuk mengakses ke ibu kota provinsi, Jayapura.
"Pemekaran diharapkan dapat meretas hambatan tersebut dan membuat pelayanan publik oleh pemerintah lebih cepat. Buktinya Papua Barat berkembang seperti sekarang karena pemekaran," beber Tito.
Dalam pertemuan itu pula Lukas Enembe sempat mengusulkan kepada Mendagri Tito, agar skenario pemekaran Papua menempuh pembagian berdasarkan wilayah adat menjadi tujuh provinsi.
Bahkan Lukas Enembe mengusulkan Papua dimekarkan menjadi 7 provinsi berdasarkan wilayah adat. Pemekaran itu dinilai akan diikuti dengan percepatan pembangunan.
"Kalau kita dimekarkan pasti diikuti dengan kemauan bersatu, bagaimana membangun, percepatan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat," ujar Lukas Enembe.
Mantan Kapolri itu menyampaikan pemerintah berencana memekarkan Papua menjadi lima provinsi. Tiga provinsi baru sedang dalam proses pembahasan undang-undang.
"Nah, ini kita akan masukan dalam prolegnas (program legislasi nasional) untuk dibahas di tahun depan supaya bisa segera juga untuk dimekarkan. Saya kira itu, ini kesepakatan kita," tutur Tito.
Baca juga: DPR Pertimbangkan Penundaan Pembahasan RUU Pemekaran Papua
Pertemuan dilakukan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (17/6/2022). Keduanya membahas pemekaran daerah dalam rapat khusus terbatas.
Baca juga: Lukas Enembe Temui Mendagri Bahas Pemekaran Papua
Pertemuan antara Tito Karnavian dan Gubernur Papua berlangsung hangat dan diawali dengan sapaan Mendagri tentang kesehatan Lukas Enembe.
Tito kemudian bertanya langsung kepada Lukas Enembe tentang sikapnya terhadap pemekaran Papua, yang sempat diberitakan menyatakan penolakan.
"Siap Bapak Menteri, kami mendukung," jawab Lukas Enembe dengan cepat.
Mendengar jawaban itu, Tito menjabat tangan Lukas Enembe dengan erat seraya menepuk punggungnya. "Saya dukung pemekaran untuk tujuan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua," kata Lukas.
Mendagri Tito merespons positif dukungan Lukas. Dia mengakui Lukas telah mendukung rencana pemekaran sejak lama.
"Kalau kita dimekarkan pasti diikuti dengan kemauan bersatu, bagaimana membangun, percepatan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat," kata Lukas di Jakarta, Jumat (17/6).
Lukas menyampaikan dirinya telah mendukung pemekaran Papua sejak 2014. Dia mengusulkan wilayah di Papua dibagi menjadi tujuh provinsi.
Pada pertemuan ini, Tito menyampaikan, pandangan seputar kebijakan terbaru pemerintah tentang pemekaran Papua dengan rencana membentuk tiga Daerah Otonomi Baru (DOB), yaitu provinsi Papua Tengah, Pegunungan Tengah dan Papua Selatan yang RUU-nya kini sedang berproses di DPR.
Tito menegaskan, Presiden Jokowi memberi perhatian serius pada pembangunan dan kemajuan Papua. Ini terlihat dari dari seringnnya Presiden mengunjungi Papua hingga ke pelosok, terhitung sampai 14 kali.
"Pemekaran dan Undang-Undang Otsus yang baru dirancang untuk mempercepat pembangunan Papua dan meningkatkan kesejahteraan warga Papua," kata Tito.
Tito lalu memaparkan soal kondisi geografis Papua yang sangat sulit. Misalnya, ASN dari Boven Digul, harus menempuh 8 jam perjalanan untuk sampai ke Merauke. Juga dari daerah Pegunungan Tengah sangat sulit untuk mengakses ke ibu kota provinsi, Jayapura.
"Pemekaran diharapkan dapat meretas hambatan tersebut dan membuat pelayanan publik oleh pemerintah lebih cepat. Buktinya Papua Barat berkembang seperti sekarang karena pemekaran," beber Tito.
Dalam pertemuan itu pula Lukas Enembe sempat mengusulkan kepada Mendagri Tito, agar skenario pemekaran Papua menempuh pembagian berdasarkan wilayah adat menjadi tujuh provinsi.
Bahkan Lukas Enembe mengusulkan Papua dimekarkan menjadi 7 provinsi berdasarkan wilayah adat. Pemekaran itu dinilai akan diikuti dengan percepatan pembangunan.
"Kalau kita dimekarkan pasti diikuti dengan kemauan bersatu, bagaimana membangun, percepatan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat," ujar Lukas Enembe.
Mantan Kapolri itu menyampaikan pemerintah berencana memekarkan Papua menjadi lima provinsi. Tiga provinsi baru sedang dalam proses pembahasan undang-undang.
"Nah, ini kita akan masukan dalam prolegnas (program legislasi nasional) untuk dibahas di tahun depan supaya bisa segera juga untuk dimekarkan. Saya kira itu, ini kesepakatan kita," tutur Tito.
(maf)
Lihat Juga :
