BNPT Pastikan KTT G20 Bebas dari Aksi Terorisme

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( BNPT ) menggelar Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Nasional Dalam Rangka Persiapan Pengamanan KTT G20 terhadap Ancaman Terorisme di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (16/6/2022). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh tim gabungan keamanan lintas kementerian dan lembaga.

Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Irjen Pol Ibnu Suhaendra mengatakan, koordinasi tersebut adalah langkah penting untuk memastikan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan digelar pada pertengahan November 2022 berjalan aman dan lancar.

"Dengan hadirnya beberapa kepala negara berpengaruh, kita memiliki peran penting dalam membantu menyukseskan pelaksanaan KTT G20 di Bali dengan meningkatkan kewaspadaan dan koordinasi," kata Irjen Pol Ibnu dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/6/2022).

Baca juga: BNPT Bangun Kawasan Terpadu Nusantara untuk Eks Narapidana Teroris di Temanggung

Sektor pengamanan KTT G20 menjadi atensi Presiden Jokowi. Seluruh aparat keamanan harus bisa memastikan tidak ada satu insiden pun yang mengganggu jalannya acara G20.

Jenderal polisi bintang dua itu mengingatkan bahwa terorisme sebagai kejahatan luar biasa memerlukan penanganan khusus yang melibatkan kerja sama seluruh elemen negara. Apalagi serangan terorisme kerap kali menargetkan agenda kenegaraan dan even internasional seperti KTT G20 2022 di Bali yang dihadiri 429 delegasi yang terdiri dari kepala negara anggota dan Uni Eropa yang berjumlah 28 negara.

Ibnu mengatakan, Jawa Timur adalah wilayah dengan angka penindakan tersangka terorisme tertinggi ketiga pada 2021 setelah Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. "Mengacu pada acara berskala internasional, maka sangat berpotensi pada timbulnya ancaman dan gangguan," tuturnya.

Baca juga: PM Australia Janji Hadiri KTT G20 Bali: Saya Duduk dengan Jokowi, Bukan Putin

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Analis Baintelkam Polri, Brigjen Pol Hariyanta menjabarkan sejumlah potensi kerawanan di dalam pelaksanaan KTT G20, mulai dari ancaman penolakan agenda hingga serangan-serangan terorisme lone wolf.

"Potensi kerawanan yang mungkin timbul selama pelaksanaan KTT G20 yang terdiri dari penolakan terhadap kedatangan delegasi G20 dengan melakukan pemasangan spanduk, penyebaran pamflet, dan unjuk rasa," katanya.

Sementara, Kepala Satuan Tugas Foreign Terrorist Fighters (Kasatgas FTF) BNPT, Kombes Pol Didik Novi Rahmanto memaparkan potensi ancaman serangan terorisme kelompok internasional untuk mengganggu acara KTT G20. Perwira Polri itu menerangkan bahwa potensi ancaman terorisme internasional benar-benar harus diperhatikan. Agenda KTT G20 bisa saja dilihat oleh kelompok teror tersebut adalah momentum penting untuk menunjukkan eksistensi diri.

"Sehingga mereka berpotensi melakukan serangan balas dendam untuk menunjukkan eksistensi kelompok masing-masing," ujarnya.

Selain itu, kunjungan para pimpinan negara asing maupun peserta G20 di Indonesia akan meningkat dan terpusat di wilayah-wilayah tertentu seiring penyelenggaraan kegiatan G20. Hal ini akan dipandang sebagai target yang sangat potensial karena mereka bisa menyasar para WNA dalam aksi teror yang mereka lakukan.

"Selain menargetkan lokasi diselenggarakannya agenda G20, tidak menutup kemungkinan kelompok teror melakukan aksi teror di lokasi lainnya karena dianggap pengamanannya lebih longgar," katanya.

Karena itu, pihaknya akan menggunakan dua pendekatan yang berbeda dalam upaya penangana ancaman terorisme internasional. "Untuk penanganan FTF, Satuan Tugas Penanggulangan FTF menggunakan pendekatan hard approach dan soft approach. Hard approach merupakan metode penegakan hukum. Sedangkan, soft approach merupakan pendekatan untuk mengembalikan FTF ke masyarakat," katanya.

Dalam rapat koordinasi kesiapsiagaan tersebut, setidaknya 94 orang perwakilan pimpinan keamanan dari lintas kementerian dan kelembagaan, termasuk perwakilan semua Kapolsek di wilayah Jawa Timur.