PKS Minta Pemerintah Antisipasi Dini Pengangguran Tenaga Honorer
loading...
Politikus PKS Kurniasih Mufidayati mengingatkan masalah tenaga honorer yang tidak mendapatkan solusi akan menambah angka pengangguran terbuka. Foto/
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kurniasih Mufidayati mengingatkan jika tidak segera ada solusi, ratusan ribu tenaga honorer akan menambah angka pengangguran terbuka. Hal ini jelas berdampak pada aktivitas ekonomi nasional.
Pernyataan ini disampaikan merespons keputusan pemerintah untuk menghapus tenaga honorer di lingkup kerja birokrasi berlaku pada November 2023. Kurniasih mengutip data Kementerian PAN RB, per Juni 2021 ada 410.000 Tenaga Honorer Kategori II (THK-II). Pada seleksi CASN 2021, hanya 51.492 yang lulus sebagai ASN baik PNS maupun PPPK. Sementara 358.518 pegawai honorer lainnya berpotensi tidak memiliki pekerjaan jika tidak ada solusi dari pemerintah.
"Artinya ada lebih dari 350 ribu tenaga honorer nasibnya belum jelas dan bisa menambah angka penganguran lebih tinggi lagi sebab serapan tenaga kerja dari pemerintah berdampak langsung terhadap angka pengangguran terbuka. Jika tidak ada solusi dari sekarang, bisa berdampak ke ekonomi nasional termasuk menurunnya daya beli," kata Kurniasih dalam keterangannya, Jumat (17/6/2022).
Kurniasih mengatakan, perlu adanya koordinasi lintas kementerian termasuk antara Kementerian PAN RB, Kemendagri dan Kementerian Tenaga Kerja untuk menyusun strategi agar tenaga honorer di pemerintahan mendapatkan solusi.
"Kita minta mitra di komisi IX yakni Kementerian Tenaga Kerja juga ikut aktif sebelum nanti beban pengangguran baru justru menjadi beban Kemenaker. Maka sedari dini disiapkan langkah strategi untuk teman-teman tenaga honorer ini," ujarnya.
Dia menyebut, sejauh ini baru ada solusi bagi tenaga honorer di bidang pendidik. Sementara tenaga honorer lainnya seperti di bidang kesehatan, tenaga penyuluh dan tenaga administrasi belum ada solusi konkret. ”Jangan sampai nanti saat dihapus pelayanan kepada masyarakat juga bermasalah," pungkasnya.
Pernyataan ini disampaikan merespons keputusan pemerintah untuk menghapus tenaga honorer di lingkup kerja birokrasi berlaku pada November 2023. Kurniasih mengutip data Kementerian PAN RB, per Juni 2021 ada 410.000 Tenaga Honorer Kategori II (THK-II). Pada seleksi CASN 2021, hanya 51.492 yang lulus sebagai ASN baik PNS maupun PPPK. Sementara 358.518 pegawai honorer lainnya berpotensi tidak memiliki pekerjaan jika tidak ada solusi dari pemerintah.
Baca Juga :
Politikus PKS: Realokasi Anggaran Belepotan!
"Artinya ada lebih dari 350 ribu tenaga honorer nasibnya belum jelas dan bisa menambah angka penganguran lebih tinggi lagi sebab serapan tenaga kerja dari pemerintah berdampak langsung terhadap angka pengangguran terbuka. Jika tidak ada solusi dari sekarang, bisa berdampak ke ekonomi nasional termasuk menurunnya daya beli," kata Kurniasih dalam keterangannya, Jumat (17/6/2022).
Kurniasih mengatakan, perlu adanya koordinasi lintas kementerian termasuk antara Kementerian PAN RB, Kemendagri dan Kementerian Tenaga Kerja untuk menyusun strategi agar tenaga honorer di pemerintahan mendapatkan solusi.
"Kita minta mitra di komisi IX yakni Kementerian Tenaga Kerja juga ikut aktif sebelum nanti beban pengangguran baru justru menjadi beban Kemenaker. Maka sedari dini disiapkan langkah strategi untuk teman-teman tenaga honorer ini," ujarnya.
Dia menyebut, sejauh ini baru ada solusi bagi tenaga honorer di bidang pendidik. Sementara tenaga honorer lainnya seperti di bidang kesehatan, tenaga penyuluh dan tenaga administrasi belum ada solusi konkret. ”Jangan sampai nanti saat dihapus pelayanan kepada masyarakat juga bermasalah," pungkasnya.
(muh)
Lihat Juga :
