Politikus PKS: Realokasi Anggaran Belepotan!

JAKARTA - Kebijakan pemerintah yang memotong anggaran triliunan rupiah sejumlah kementerian dikritik Wakil Ketua Komisi IX DPR Abdul Fikri Faqih. Terlebih beredar isu adanya alokasi anggaran proyek untuk perusahaan milik salah seorang staf khusus Presiden.

“Belum jelas realokasi pemotongan dari para mitra (kementerian mitra Komisi X DPR) secara detail, malah muncul kabar-kabar miring, artinya realokasi ini belepotan,” ujar Fikri Faqih yang berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, Senin (20/4/2020).

Pemerintah pada akhir Maret lalu meluncurkan paket stimulus ekonomi jilid 3 menghadapi terjangan wabah Covid-19 yang diklaim akan menggoyang keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. “Buntutnya terjadi pemotongan anggaran di sana-sini, termasuk mitra komisi X,” ujar Fikri.

Dia merujuk pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur APBN 2020 sebagai peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19. “Perubahan APBN 2020 tanpa melalui proses pembahasan di DPR, Ini yang jadi bermasalah,” kata

Menurut dia, pemotongan anggaran terjadi pada semua kementerian atau lembaga yang menjadi mitra Komisi X DPR, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemedikbud), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemeparekraf), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), dan Perpustakaan Nasional (Perpusnas).

Kemendikbud dipotong Rp4,98 triliun, Kemenparekraf/Baparekraf dipotong Rp1,09 Triliun, Kemenpora dipotong Rp270,2 Miliar, dan Perpusnas dipotong Rp106,6 miliar. “Totalnya mencapai Rp6,44 Triliun,” kata Fikri.

Sementara itu, kata dia, rilis yang diterbitkan kantor Presiden sebelumnya, bahwa stimulus ekonomi jilid 3 menggelontorkan dana total Rp405,1 Triliun. Alokasi anggaran sebesar itu antara lain dirinci untuk biaya pelatihan bagi pemegang kartu pra kerja sebanyak 5,6 juta penerima dan masing-masing senilai Rp1 juta.

Sebagai pelaksana, kata dia, Istana menunjuk delapan mitra perusahaan berbasis daring, yang salah satunya Ruangguru milik salah satu staf khusus Presiden.
Fikri pun menuntut penjelasan pemerintah terkait realokasi anggaran mitra-mitra DPR.“Tidak hanya komisi X saya kira, karena untuk mencapai Rp405,1 triliun dipotong juga anggaran di kementerian/lembaga lain,” ungkapnya.( )

Dia juga mencernati anggaran pendidikan melalui transfer daerah dan dana desa yang dipotong mencapai Rp23,26 riliun. “Dari situ termasuk pemotongan tunjangan guru sebesar Rp3,3 Triliun, dan pemotongan dana BOS Rp1,1 triliun,” ujarnya.

Fikri menegaskan, pemotongan dana-dana tersebut harus memiliki alokasi yang jelas dan transparan, bersih dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Clear-kan dulu tugas pemerintah, bukan menunggu dibuka oleh publik,” katanya.