Soal Reshuffle Kabinet, Demokrat Singgung Presiden 3 Periode
Kamis, 16 Juni 2022 - 09:20 WIB
loading...
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai reshuffle kabinet pada Rabu (15/6/2022) tidak mencerminkan kehendak masyarakat. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai reshuffle Kabinet Indonesia Maju pada Rabu (15/6/2022) belum mencerminkan kehendak masyarakat. Sebaliknya reshuffle tersebut lebih kental kesan hanya untuk mengakomodasi kepentingan koalisi pemerintah dan Presiden Jokowi.
"Reshuffle adalah hak prerogatif presiden, kami menghargai dan menghormati sepenuhnya. Namun jika melihat hasil perombakan kabinet ini, masih jauh dari yang diharapkan," ujar Kamhar, Rabu (15/6/2022).
Ia mengungkapkan masyarakat saat ini sangat berharap agar pemerintah benar-benar melakukan perombakan kabinet karena saat ini berbagai harga kebutuhan pokok meningkat dan menjadi beban untuk masyarakat lebih berat.
Baca juga: Reshuffle Kian Santer, Hadi Tjahjanto dan Zulhas Berpotensi Geser Menteri Profesional
"Publik berharap akan terjadi perbaikan untuk mewujudkan kabinet kerja yang lebih profesional menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi serta menunaikan janji-janji saat kampanye Pak Jokowi yang tak kunjung dipenuhi," kata dia.
Menurut Kamhar, mengungkapkan dari hasil perombakan dua kursi menteri dan tiga kursi wakil menteri terlihat bahwa reshuffle ini hanya untuk mengakomodir kepentingan orang dekat dan partai politik koalisi pemerintah.
"Jadi terbaca bahwa perombakan ini lebih memenuhi dan melayani kepentingan politik Pak Jokowi bukan untuk menyelesaikan persoalan rakyat atau mengoptimalkan kinerja di akhir masa jabatan," tambah Kamhar Lakumani.
Dengan pergantian Menteri dan Wakil Menteri yang tidak signifikan, Kamhar meminta publik jangan terlalu banyak berharap banyak bahwa perubahan ini akan semakin membawa pada perbaikan. "Karena secara tegas ini hanya untuk mengakomodir kepentingan orang dekat dan partai koalisi," ungkap Kamhar.
Dikatakannya publik juga harus tetap kritis dan menolak perpanjangan masa jabatan Presiden ataupun berbagai upaya lainnya yang hendak merubah konstitusi demi ambisi terus berkuasa.
"Publik mesti melakukan kontrol yang lebih kritis agar perombakan ini tidak menghidupkan kembali dan semakin menguatkan agenda perpanjangan masa jabatan presiden mengingat Pak Zulkifli Hasan sebelumnya pernah mewacanakan ini," pungkas Kamhar.
Sebagaimana diketahui, Zulkifli Hasan yang juga ketum PAN ditunjuk menjadi Menteri Perdagangan dan mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto menjadi Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Sementara tiga wakil menteri yang dilantik yaitu Wakil Menteri ATR /BPN Raja Juli Antoni (Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia), Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo (Bupati Jayawijaya dua periode), dan Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker), Afriansyah Noor (Sekjen Partai Bulan Bintang).
"Reshuffle adalah hak prerogatif presiden, kami menghargai dan menghormati sepenuhnya. Namun jika melihat hasil perombakan kabinet ini, masih jauh dari yang diharapkan," ujar Kamhar, Rabu (15/6/2022).
Ia mengungkapkan masyarakat saat ini sangat berharap agar pemerintah benar-benar melakukan perombakan kabinet karena saat ini berbagai harga kebutuhan pokok meningkat dan menjadi beban untuk masyarakat lebih berat.
Baca juga: Reshuffle Kian Santer, Hadi Tjahjanto dan Zulhas Berpotensi Geser Menteri Profesional
"Publik berharap akan terjadi perbaikan untuk mewujudkan kabinet kerja yang lebih profesional menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi serta menunaikan janji-janji saat kampanye Pak Jokowi yang tak kunjung dipenuhi," kata dia.
Menurut Kamhar, mengungkapkan dari hasil perombakan dua kursi menteri dan tiga kursi wakil menteri terlihat bahwa reshuffle ini hanya untuk mengakomodir kepentingan orang dekat dan partai politik koalisi pemerintah.
"Jadi terbaca bahwa perombakan ini lebih memenuhi dan melayani kepentingan politik Pak Jokowi bukan untuk menyelesaikan persoalan rakyat atau mengoptimalkan kinerja di akhir masa jabatan," tambah Kamhar Lakumani.
Dengan pergantian Menteri dan Wakil Menteri yang tidak signifikan, Kamhar meminta publik jangan terlalu banyak berharap banyak bahwa perubahan ini akan semakin membawa pada perbaikan. "Karena secara tegas ini hanya untuk mengakomodir kepentingan orang dekat dan partai koalisi," ungkap Kamhar.
Dikatakannya publik juga harus tetap kritis dan menolak perpanjangan masa jabatan Presiden ataupun berbagai upaya lainnya yang hendak merubah konstitusi demi ambisi terus berkuasa.
"Publik mesti melakukan kontrol yang lebih kritis agar perombakan ini tidak menghidupkan kembali dan semakin menguatkan agenda perpanjangan masa jabatan presiden mengingat Pak Zulkifli Hasan sebelumnya pernah mewacanakan ini," pungkas Kamhar.
Sebagaimana diketahui, Zulkifli Hasan yang juga ketum PAN ditunjuk menjadi Menteri Perdagangan dan mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto menjadi Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Sementara tiga wakil menteri yang dilantik yaitu Wakil Menteri ATR /BPN Raja Juli Antoni (Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia), Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo (Bupati Jayawijaya dua periode), dan Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker), Afriansyah Noor (Sekjen Partai Bulan Bintang).
(muh)
Lihat Juga :
