Dilantik Jadi Wamen ATR/BPN, Raja Juli: Diminta Selesaikan Konflik Agraria

Rabu, 15 Juni 2022 - 17:35 WIB
loading...
Dilantik Jadi Wamen...
Wamen ATR/BPN Raja Juli Antoni. Foto/ANTARA
A A A
JAKARTA - Wakil Menteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni mengaku dirinya diminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), untuk mengurangi pedang-pedangan (konflik) karena masalah sengketa tanah.

Baca Juga: Raja Juli
Baca juga: Tiba di Istana Kepresidenan, Raja Juli Antoni: Saya Orang PSI, Saya Orang Muhammadiyah

"Mohon maaf, kemarin tidak ada WA yang saya balas. Bukan karena sombong, angkuh, karena memang ada sebutlah perintah, memang memilih untuk diam sampai acara pelantikan ini," ujar Raja Juli Antoni.

Ia mengaku, memang sengaja untuk menghindari awak media ketika tahu akan dipanggil Presiden Jokowi.

"Mungkin sekitar satu jam menunggu di ruang tunggu, kemudian di ruangan saya langsung bersama dengan Pak Menteri, Pak Hadi, bersama Pak Presiden, Pak Pratikno menerima arahan dari Pak presiden. Sekaligus diperkenalkan ini menterinya, ini wamennya dan diberikan beberapa arahan," ungkap Raja Juli.

Raja Juli menyebutkan, bahwa mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto yang diangkat menjadi Menteri ATR/BPN dan ia diminta Jokowi untuk membantu.

"Pak Hadi adalah komandan kita, dan bagian dari prajurit. Ada teman-teman BPN di lapangan yang akan bekerja keras untuk mewujudkan visi misi Pak Jokowi, terutama reforma agraria," tutur Raja Juli.

Dalam perbincangan dengan Jokowi, Juli Antoni menyebutkan ada sejumlah tugas utama di bidang pertanahan yang perlu segera diselesaikan.

"Ada dua yang Pak Presiden sampaikan. Pertama, menyelesaikan konflik agraria. Kemarin kita baca di Wakatobi, Pak Presiden menyampaikan arahan, banyak terjadi pedang-pedangan, banyak terjadi konflik di bawah yang sangat membuat kita sedih. Ini harus diselesaikan secara maksimal dan secepat mungkin, sebanyak mungkin," ungkap Raja Juli.

Kedua kata dia terkait proses sertifikasi dilakukan semaksimal mungkin dan menyelesaikan target presiden Jokowi sampai 2024.

"Terkait tanah ulayat itu menjadi salah satu problem besar kita adalah itu dan mungkin ada proses transparansi dalam setiap proses. Apalagi kepemimpinan Pak Jokowi ini kepemimpinan yang melayani. Proses yang simpel, transparan, proses yang melayani, itu menjadi pesan Pak Jokowi yang nanti akan diekseskusi secara langsung oleh Pak Menteri dan saya membantu mengeksekusi," tambah Raja Juli.

"Pak presiden menyampaikan seluruh kementerian, stakeholder bekerja sama untuk menyelesaikan masalah-masalah bersama, kolaboratif, kolektif. Kerja sama antar kementerian menjadi salah satu kata kunci untuk menyelesaikan masalah agraria itu," pungkasnya.
(maf)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1998 seconds (0.1#10.140)