Pemerintah Harus Berikan Afirmasi Khusus Terkait Pemekaran Papua

Dirinya juga mengingatkan, bila pemerintah pusat ingin memekarkan Papua, maka bukan hanya dukungan anggaran yang harus diperhatikan. Tetapi juga kursi keterwakilan di DPR RI. Melihat ketentuan yang ada, satu provinsi hanya memiliki tiga kursi keterwakilan di DPR.

“Kalau begitu, tidak ada afirmasi khusus, biasa saja sesuai ketentuan. Harus diberikan afirmasi khusus, bahwa semangat memberikan DOB dengan segala konsekuensi dari mulai anggaran dan keterwakilan di DPR,” ucapnya.

Mengenai pihak yang menolak DOB, Roberth menjelaskan, sejak dulu semua daerah memohon dan berebut dimekarkan. Dalam konteks Papua, pemerintah pusat memberikan khusus, karena itulah ada pihak yang curiga dengan niat pemerintah tersebut.

“Pemerintah harus bisa menjawab itu, yakni dengan memberikan afirmasi khusus, dan segala konsekuensinya harus juga ditanggung. Dengan demikian masyarakat melihat bahwa pemerintah betul-betul memperhatikan dan ingin mempercepat pembangunan di pulau Papua,” katanya.