Kemenkumham Ngaku Dapat 2.000 Serangan Siber Sehari, Motifnya Beragam

JAKARTA - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Kemenkumham ) mengaku menerima sekitar 2.000 serangan siber setiap harinya. Sekretaris Jenderal Kemenkumham Komjen Pol Andap Budi Revianto mengungkapkan motif serangan siber tersebut mulai dari sekadar coba-coba, hingga motif ekonomi, politik, dan ideologi.

Serangan juga dilakukan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. "Kita harus siap dan tanggap menghadapi intoleransi, radikalisme, ancaman terorisme, serta menghadapi ancaman kejahatan lainnya seperti ekonomi, politik, ideologi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri dalam bentuk siber," kata Andap saat meluncurkan aplikasi tim tanggap insiden siber atau Computer Security Incident Response Team (KUMHAM-CSIRT) di kantornya, HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (14/6/2022).

Aplikasi ini bertujuan untuk menangkal serangan siber yang kian masif dan dilakukan oleh banyak pihak. Berdasarkan hasil pendataan, Kemenkumham mendapat serangan siber sebanyak 385.980 dalam kurun waktu enam bulan.





Serangan siber terhadap Kementerian di bawah komando Yasonna Laoly ini bentuknya beragam. Oleh karenanya, Kemenkumham membentuk CISRT. "Tujuan dibangunnya KUMHAM-CSIRT adalah untuk menangkis segala bentuk ancaman dan tantangan serangan siber di lingkungan Kemenkumham secara khusus dan umumnya untuk melindungi masyarakat dari iktikad yang dapat merusak persatuan, kesatuan, dan demokrasi," jelas Andap.

Menurut data dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemenkumham, serangan siber paling banyak menyasar website Kemenkumham. Mulai dari aplikasi persuratan internal dan aplikasi kepegawaian.

Khusus terhadap website kemenkumham sendiri, dibeberkan Andap, serangan siber itu di antaranya berupa Malicious Session sebanyak 71 persen. Kemudian, Server Side Code Injection sebanyak 21 persen dan Malicious Scan sejumlah 6 persen. Adapun, serangan siber terbesar berasal dari Amerika Serikat sebesar 71 persen. "Alhamdulillah, terhadap serangan-serangan tersebut, kita berhasil menangkalnya," kata Andap.

Sekadar informasi, CSIRT merupakan organisasi atau tim yang bertanggung jawab untuk menerima, meninjau, dan menanggapi laporan dan aktivitas insiden keamanan siber. Beberapa fungsi dari CSIRT, di antaranya adalah untuk memberikan layanan reaktif mulai dari koordinasi insiden, triase insiden, dan resolusi insiden.

Kemenkumham dipilih sebagai satu dari 25 kementerian atau lembaga yang dipercaya untuk membentuk CSIRT. Andap berharap CSIRT dapat dijadikan wujud perlindungan dan kedaulatan data. Khususnya, data-data Warga Negara Indonesia (WNI).

"Kedaulatan data harus diwujudkan, tidak boleh ada kompromi. Kebijakan tujuan utamanya adalah untuk melindungi kepentingan rakyat, serta melindungi kepentingan bangsa dan negara," pungkasnya.