Febri Diansyah: Kepastian Hukum Harus Lindungi Pengusaha yang Beritikad Baik

"Ketika biaya bagi pelaku usaha itu menjadi lebih tinggi, maka barang atau jasa atau output yang dijual ke masyarakat itu bisa menjadi lebih tinggi sehingga masyarakat harus membeli lebih mahal karena korupsi yang terjadi dalam proses usaha itu berjalan," jelas Febri.

Penegakan hukum yang kuat adalah point penting yang menjadi prestasi, tapi di sisi lain jangan sampai kewenangan yang dimiliki penegak hukum disalahgunakan atau disimpangi sampai bisa digerakkan berdasarkan kepentingan lain sehingga berisiko terhadap kepastian hukum.

"Kalau terjadi maka orang akan berlomba-lomba dekat dengan para penegak hukum. Kalau orang sudah berlomba-lomba dekat dengan aparat penegak hukum maka yang terjadi adalah praktik mafia hukum dan mafia bisnis, sehingga isu kepastian hukum harus dilihat bukan sekadar isu penegakan hukum sehari-hari, tetapi juga bagaimana ada perlindungan hukum bagi pengusaha yang beritikad baik," ungkap Febri.

Sektor bisnis dan kepemerintahan perlu memahami regulasi pemberantasan korupsi dengan cara melakukan upaya pencegahan yang dimulai dari internal. Menurut Febri, tidak mungkin semua kepala daerah membaca semua berkas yang masuk, maka itu ada mekanisme bertingkat. Kalau ada kebijakan yang diambil tetapi sebenarnya tidak ada aspek kesengajaan kepala daerah, tapi bawahannya menerima uang. apakah atasannya juga kena meskipun dia tidak tau menahu. ini harus dilihat lebih bersih, dan ada standar yang bersih untuk menentukan mana yang betul-betul tindak pidana korupsi," jelasnnya.

“Kondisi hari ini lebih berbahaya lagi. Dalam situasi isu perusahaan murni, tiba-tiba karena pihak itu punya koneksi dengan oknum penegak hukum, maka seolah-olah hukum bisa bergerak di luar jalur hukum itu sendiri,” ucapnya.