Lebih Berbahaya, Waspadai Karhutla di Masa Pandemi Corona
Rabu, 24 Juni 2020 - 09:42 WIB
loading...
A
A
A
Basar mengatakan, untuk memperkuat pencegahan dan penegakan hukum dalam upaya penanggulangan karhutla telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.
Sejauh ini pihaknya mendorong pemerintah daerah, terutama di wilayah rawan karhutla untuk terus meningkatkan kesiapan dan kewaspadaannya, serta mengedepankan upaya pencegahan. Juga, meningkatkan kerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait pengendalian karhutla seperti BNPB, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), TNI, Polri, Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan perguruan tinggi. “Kami bekerja sama merumuskan langkah-langkah mengatasi penyebab mendasar terjadinya karhutla,” ujarnya saat dihubungi. (Baca juga: Tentara Suriah Ditangkap karena Melamar Putri Presiden Assad)
Terkait langkah pencegahan karhutla, Presiden Jokowi pada ratas kemarin memberikan beberapa arahan. Pertama, berkaitan dengan manajemen lapangan yang harus terkonsolidasi dan terkoordinasi dengan baik. Terutama untuk area-area yang rawan hotspot. Dia meminta agar jajarannya memanfaatkan sistem dashboard untuk melakukan monitoring dan pengawasan.
Kedua, Jokowi memperingatkan jangan sampai api membesar baru dipadamkan. Ketiga, Jokowi meminta bahwa penegakan hukum pada kasus karhutla haruslah tegas. Pasalnya, kata dia, 99% kebakaran hutan karena ulah manusia baik disengaja maupun karena kelalaian. “Oleh sebab itu, penegakan hukum harus tegas dan tanpa kompromi untuk menyelesaikan masalah ini,” tegasnya.
Terakhir dia juga meminta agar kebakaran di wilayah lahan gambut dicegah. “Saya kira, LHK, BRG (Badan Restorasi Gambut), dan Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) terus menjaga agar tinggi muka air tanah terus dijaga agar gambut tetap basah dan dengan sekat kanal embung, teknologi lainnya sudah kita lakukan. Ini harus konsisten,” tandasnya.
Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan bahwa waktu-waktu ledakan kebakaran lahan dan hutan rata-rata dimulai pada Agustus dan akan berlangsung hingga September. (Lihat videonya: Heboh! Pemuda di Lombok Nikahi Dua Gadis Sekaligus)
Dia menyebutkan untuk wilayah Sumatera seperti Riau dan Aceh memiliki dua fase krisis. Fase pertama pada Maret hingga April. Kemudian fase kedua pada Juni, Juli, dan seterusnya. Pemerintah menurut dia mengambil langkah memodifikasi cuaca pada 13 hingga 31 Mei 2020. Modifikasi ini dengan merekayasa awan untuk diinduksi sehingga memiliki banyak uap air. Dengan begitu, bisa terjadi hujan yang membasahi lahan gambut. Teknologi modifikasi cuaca atas analisis BMKG dan dilaksanakan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) didukung TNI AU.
“Apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi yang seperti ini, maka kita bisa melakukan rekayasa hari hujan. Didukung oleh pesawat TNI AU karena kita belum punya pesawat sendiri,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. (Dita Angga/Bakti M Munir)
Sejauh ini pihaknya mendorong pemerintah daerah, terutama di wilayah rawan karhutla untuk terus meningkatkan kesiapan dan kewaspadaannya, serta mengedepankan upaya pencegahan. Juga, meningkatkan kerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait pengendalian karhutla seperti BNPB, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), TNI, Polri, Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan perguruan tinggi. “Kami bekerja sama merumuskan langkah-langkah mengatasi penyebab mendasar terjadinya karhutla,” ujarnya saat dihubungi. (Baca juga: Tentara Suriah Ditangkap karena Melamar Putri Presiden Assad)
Terkait langkah pencegahan karhutla, Presiden Jokowi pada ratas kemarin memberikan beberapa arahan. Pertama, berkaitan dengan manajemen lapangan yang harus terkonsolidasi dan terkoordinasi dengan baik. Terutama untuk area-area yang rawan hotspot. Dia meminta agar jajarannya memanfaatkan sistem dashboard untuk melakukan monitoring dan pengawasan.
Kedua, Jokowi memperingatkan jangan sampai api membesar baru dipadamkan. Ketiga, Jokowi meminta bahwa penegakan hukum pada kasus karhutla haruslah tegas. Pasalnya, kata dia, 99% kebakaran hutan karena ulah manusia baik disengaja maupun karena kelalaian. “Oleh sebab itu, penegakan hukum harus tegas dan tanpa kompromi untuk menyelesaikan masalah ini,” tegasnya.
Terakhir dia juga meminta agar kebakaran di wilayah lahan gambut dicegah. “Saya kira, LHK, BRG (Badan Restorasi Gambut), dan Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) terus menjaga agar tinggi muka air tanah terus dijaga agar gambut tetap basah dan dengan sekat kanal embung, teknologi lainnya sudah kita lakukan. Ini harus konsisten,” tandasnya.
Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan bahwa waktu-waktu ledakan kebakaran lahan dan hutan rata-rata dimulai pada Agustus dan akan berlangsung hingga September. (Lihat videonya: Heboh! Pemuda di Lombok Nikahi Dua Gadis Sekaligus)
Dia menyebutkan untuk wilayah Sumatera seperti Riau dan Aceh memiliki dua fase krisis. Fase pertama pada Maret hingga April. Kemudian fase kedua pada Juni, Juli, dan seterusnya. Pemerintah menurut dia mengambil langkah memodifikasi cuaca pada 13 hingga 31 Mei 2020. Modifikasi ini dengan merekayasa awan untuk diinduksi sehingga memiliki banyak uap air. Dengan begitu, bisa terjadi hujan yang membasahi lahan gambut. Teknologi modifikasi cuaca atas analisis BMKG dan dilaksanakan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) didukung TNI AU.
“Apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi yang seperti ini, maka kita bisa melakukan rekayasa hari hujan. Didukung oleh pesawat TNI AU karena kita belum punya pesawat sendiri,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. (Dita Angga/Bakti M Munir)
(ysw)
Lihat Juga :
