Pemerintah Harus Awasi Biaya Rapid Test Agar Tetap Wajar
Rabu, 24 Juni 2020 - 08:07 WIB
loading...
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani meminta pemerintah mengawasi biaya rapid test atau swab test agar tetap wajar. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani meminta pemerintah mengawasi biaya rapid test atau swab test agar tetap wajar. Tarifnya tidak harus seragam, karena setiap daerah memiliki perhitungan yang berbeda.
"Intinya jangan sampai biaya jadi mahal, padahal banyak orang yang membutuhkan. Seharusnya sih semua gratis dan ditanggung pemerintah. Bukankah Pak Jokowi menjanjikan tes 10.000 orang per hari? Artinya alokasi anggarannya tersedia dong," kata Netty kepada SINDOnews, Rabu (24/6/2020).
Ia mengatakan, untuk kepentingan perjalanan dan lainnya, sekarang dibutuhkan surat keterangan sehat bebas COVID-19, baik dengan rapid test maupun swab test. Di satu sisi, ini meningkatkan jaminan keamanan dan pengawasan, tapi di sisi lain dapat memberatkan masyarakat golongan tidak mampu. Apalagi, kata dia, surat itu hanya berlaku tiga hari.(Baca juga: Anggaran Covid-19 Terus Berubah, Rapid Test Harus Bayar )
"Katakanlah harga rapid test Rp300.000, jika orang pergi dalam seminggu, maka butuh dua kali tes dan sudah memerlukan Rp600.000. Begitu juga untuk anak-anak sekolah dan pesantren, mengingat tidak lama lagi akan memasuki tahun ajaran baru. Banyak anak-anak yang harus kembali ke daerah tujuan untuk bersekolah, jadi ini akan membebani orang tua," kata wakil ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI ini.
Maka itu, kata dia, pemerintah harus punya solusi. Misalnya, lanjut dia, dengan membuat skema tes gratis bagi golongan masyarakat yang memang layak menerima bantuan. "Ini bisa diatur dengan menunjukkan dokumen-dokumen tertentu sebagai persyaratan tes gratis," katanya.(Baca juga: Ombudsman Ungkap Tiga Faktor Biaya Rapid Test Dikeluhkan )
"Intinya jangan sampai biaya jadi mahal, padahal banyak orang yang membutuhkan. Seharusnya sih semua gratis dan ditanggung pemerintah. Bukankah Pak Jokowi menjanjikan tes 10.000 orang per hari? Artinya alokasi anggarannya tersedia dong," kata Netty kepada SINDOnews, Rabu (24/6/2020).
Ia mengatakan, untuk kepentingan perjalanan dan lainnya, sekarang dibutuhkan surat keterangan sehat bebas COVID-19, baik dengan rapid test maupun swab test. Di satu sisi, ini meningkatkan jaminan keamanan dan pengawasan, tapi di sisi lain dapat memberatkan masyarakat golongan tidak mampu. Apalagi, kata dia, surat itu hanya berlaku tiga hari.(Baca juga: Anggaran Covid-19 Terus Berubah, Rapid Test Harus Bayar )
"Katakanlah harga rapid test Rp300.000, jika orang pergi dalam seminggu, maka butuh dua kali tes dan sudah memerlukan Rp600.000. Begitu juga untuk anak-anak sekolah dan pesantren, mengingat tidak lama lagi akan memasuki tahun ajaran baru. Banyak anak-anak yang harus kembali ke daerah tujuan untuk bersekolah, jadi ini akan membebani orang tua," kata wakil ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI ini.
Maka itu, kata dia, pemerintah harus punya solusi. Misalnya, lanjut dia, dengan membuat skema tes gratis bagi golongan masyarakat yang memang layak menerima bantuan. "Ini bisa diatur dengan menunjukkan dokumen-dokumen tertentu sebagai persyaratan tes gratis," katanya.(Baca juga: Ombudsman Ungkap Tiga Faktor Biaya Rapid Test Dikeluhkan )
(abd)
Lihat Juga :
