Isu Reshuffle Kabinet, PAN: Mau Diberi atau Tidak Diberi Terserah

JAKARTA - Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju kembali mencuat. Bahkan diisukan bahwa reshuffle kabinet itu akan dilakukan pada 15 Juni 2022.

Terkait isu ini, Partai Amanat Nasional (PAN) yang bergabung mendukung pemerintah sejak Agustus 2021 mengaku sudah ada komunikasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa PAN diminta ikut membantu. Namun membantu tidak harus menjadi menteri dan PAN sudah melakukan itu.

“Ya sudah ada (komunikasi dengan Presiden) harapan bahwa nanti kalau bisa PAN ikut membantu (pemerintah). Kan sudah kita bantu, tidak harus jadi menteri kan,” kata Ketua DPP PAN Ahmad Yohan dalam Polemik MNC Trijaya FM yang bertajuk “Jangan Pegel Nunggu Reshuffle” secara daring, Sabtu (11/6/2022).





Saat ditanya permintaan nama dari Jokowi, Yohan mengungkap bahwa sampai saat ini belum ada permintaan nama dari Jokowi untuk mengisi posisi tertentu dalam kabinet. “Ya sampai sekarang belum toh, belum ada pengumuman, nanti kalau udah ada pengumuman pasti ada,” katanya.

Adapun PAN yang beberapa kali gagal masuk kabinet, menurutnya, PAN lebih sabar karena memang PAN sejak awal di luar pemerintahan. Bahkan PAN tidak bersama dengan Jokowi pada Pilpres 2019. Namun, PAN tetap mendukung pemerintah, mendukung kebijakan-kebijakan yang positif, mengingatkan dan memberikan masukan.

“Kami lebih sabar karena kami sejak awal di luar, ini kan di pemilu kemarin berbeda dengan Pak Jokowi, karena kepentingan bangsa dan negara ini apa pun kita mendukung pemerintah. Yang dibilang pemerintah bagus kita dukung, kalau ada yang kurang-kurang pasti kita ingatin, kita beri masukan,” ujar Sekretaris Fraksi PAN DPR ini.

Terkait menteri ini, Yohan menegaskan bahwa PAN sudah kebal, apakah Jokowi mau memberi atau tidak kepada partainya. Sebab, hal itu merupakan hak prerogatif presiden. Karena sejak awal PAN bergabung pemerintahan tanpa syarat, melainkan hanya kepentingan bangsa dan negara.

Sebagaimana Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa bergabungnya PAN demi kepentingan bansga dan negara, agar kegaduhan politik berhenti. “Soal menteri ini silakan Pak Presiden, itu hak prerogatif Pak Presiden. Mau diberi, mau tidak diberi terserah, yang penting kita berharap pemerintahan Pak Jokowi yang masih 2 tahun ini bisa efektif dan efisien menjalankan tugasnya, sehingga keluhan-keluhan masyarakat, harapan-harapan masyarakat bisa dipenuhi dengan baik oleh pemerintah,” pungkasnya.