Kemenkominfo Imbau Pranata Humas di Lembaga Pemerintah Cegah Disinformasi

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Kemenkominfo ) meminta pranata humas di lembaga pemerintah maupun lembaga negara lebih pro aktif dan kreatif. Tuntutan tersebut merupakan jawaban atas tantangan kesediaan informasi di masyarakat yang terus berkembang.

Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kemenkominfo Hasyim Gautama mengatakan, ketersediaan informasi dan akses yang semakin mudah dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi di dunia saat ini diibaratkan pedang bermata dua.

Di satu sisi, informasi yang mendayaguna lebih mudah beredar. Namun di sisi lain, kondisi ini juga memudahkan terjadinya misinformasi, disinformasi, dan bahkan malinformasi dibanding era media sebelumnya. Karenanya, tantangan tersendiri bagi pengelolaan informasi dan komunikasi publik, khususnya pranata humas.

Baca juga: Jawab Kebutuhan Masyarakat di Masa Pandemi, Kominfo Terus Dorong Transformasi Digital

“Mereka harus lebih pro aktif dan kreatif, dalam mengomunikasikan berbagai kebijakan dan program pemerintah kepada publik,” ucapnya pada acara Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik: Penyusunan Strategi Komunikasi Publik, serta Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Pranata Humas yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, melalui Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Rabu (8/6/2022).

Baca juga: Sepanjang 2021, Kominfo Blokir 565.449 Konten Hoax di Medsos dan Internet

Selain itu, Hasyim mengatakan tuntutan tersebut bertujuan agar sehingga masyarakat semakin tahu apa yang dikerjakan oleh pemerintah, guna membangun reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hasyim juga menegaskan pranata humas memiliki peran yang strategis dalam mengantisipasi sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat. Hal ini dapat diawali dengan penyusunan strategi komunikasi yang mengakomodasi mitigasi isu dan identifikasi potensi terjadinya krisis dalam komunikasi publik.

Sebagai mana arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat internal terkait persiapan Presidensi of Group 20 (G20) Hasyim menekankan pentingnya strategi komunikasi yang massif, baik di dalam negeri maupun internasional, untuk membangun kepercayaan kepada Indonesia. ”Karena itu, pemerintah daerah, serta kementerian/lembaga lainnya perlu cakap dalam menyusun strategi komunikasi G20 ini yang disesuaikan dengan kewenangan masing-masing instansi,” katanya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Hudiyono dalam kesempatan yang sama mengatakan pranata humas dapat berkembang menjadi sebuah profesi yang tidak hanya menjadi sumber daya manusia dalam menjalankan informasi dan komunikasi publik. “Pranata humas juga menjadi bagian penting pengembang dan pembentuk citra lembaga pemerintah/lembaga negara,” ucapnya.

Hudiyono juga mengingatkan sebaik apapun kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh komunikasi kebijakan yang baik dan efektif. “Karena itu pranata humas harus mampu melayani kebutuhan informasi publik, membentuk citra positif institusi, memberikan informasi terbaru mengenai apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh pemerintah, apa manfaatnya bagi masyarakat, dan bagaimana merespons umpan balik dari publik,“ terangnya.

Dalam acara ini, Sub Koord. Pengembangan Kompetensi dan Karir Jabatan Fungsional Bidang Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Asriani Sri Wahyuni menyampaikan pemaparan mengenai jabatan fungsional pranata humas dan angka kreditnya. Sedangkan, Pranata Humas Ahli Madya Direktorat Pengelolaan Media Kementerian Kominfo Dimas Aditya Nugraha banyak memaparkan strategi dan tips agar pranata humas dapat mencapai angka kredit maksimal.