Kemenkominfo Imbau Pranata Humas di Lembaga Pemerintah Cegah Disinformasi
Rabu, 08 Juni 2022 - 16:51 WIB
loading...
Kemenkominfo meminta pranata humas di lembaga pemerintah maupun lembaga negara lebih pro aktif dan kreatif mengomunikasikan kebijakan pemerintah. Foto/SINDOnews.
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Kemenkominfo ) meminta pranata humas di lembaga pemerintah maupun lembaga negara lebih pro aktif dan kreatif. Tuntutan tersebut merupakan jawaban atas tantangan kesediaan informasi di masyarakat yang terus berkembang.
Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kemenkominfo Hasyim Gautama mengatakan, ketersediaan informasi dan akses yang semakin mudah dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi di dunia saat ini diibaratkan pedang bermata dua.
Di satu sisi, informasi yang mendayaguna lebih mudah beredar. Namun di sisi lain, kondisi ini juga memudahkan terjadinya misinformasi, disinformasi, dan bahkan malinformasi dibanding era media sebelumnya. Karenanya, tantangan tersendiri bagi pengelolaan informasi dan komunikasi publik, khususnya pranata humas.
Baca juga: Jawab Kebutuhan Masyarakat di Masa Pandemi, Kominfo Terus Dorong Transformasi Digital
“Mereka harus lebih pro aktif dan kreatif, dalam mengomunikasikan berbagai kebijakan dan program pemerintah kepada publik,” ucapnya pada acara Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik: Penyusunan Strategi Komunikasi Publik, serta Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Pranata Humas yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, melalui Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Rabu (8/6/2022).
Baca juga: Sepanjang 2021, Kominfo Blokir 565.449 Konten Hoax di Medsos dan Internet
Selain itu, Hasyim mengatakan tuntutan tersebut bertujuan agar sehingga masyarakat semakin tahu apa yang dikerjakan oleh pemerintah, guna membangun reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hasyim juga menegaskan pranata humas memiliki peran yang strategis dalam mengantisipasi sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat. Hal ini dapat diawali dengan penyusunan strategi komunikasi yang mengakomodasi mitigasi isu dan identifikasi potensi terjadinya krisis dalam komunikasi publik.
Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kemenkominfo Hasyim Gautama mengatakan, ketersediaan informasi dan akses yang semakin mudah dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi di dunia saat ini diibaratkan pedang bermata dua.
Di satu sisi, informasi yang mendayaguna lebih mudah beredar. Namun di sisi lain, kondisi ini juga memudahkan terjadinya misinformasi, disinformasi, dan bahkan malinformasi dibanding era media sebelumnya. Karenanya, tantangan tersendiri bagi pengelolaan informasi dan komunikasi publik, khususnya pranata humas.
Baca juga: Jawab Kebutuhan Masyarakat di Masa Pandemi, Kominfo Terus Dorong Transformasi Digital
“Mereka harus lebih pro aktif dan kreatif, dalam mengomunikasikan berbagai kebijakan dan program pemerintah kepada publik,” ucapnya pada acara Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik: Penyusunan Strategi Komunikasi Publik, serta Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Pranata Humas yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, melalui Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Rabu (8/6/2022).
Baca juga: Sepanjang 2021, Kominfo Blokir 565.449 Konten Hoax di Medsos dan Internet
Selain itu, Hasyim mengatakan tuntutan tersebut bertujuan agar sehingga masyarakat semakin tahu apa yang dikerjakan oleh pemerintah, guna membangun reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hasyim juga menegaskan pranata humas memiliki peran yang strategis dalam mengantisipasi sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat. Hal ini dapat diawali dengan penyusunan strategi komunikasi yang mengakomodasi mitigasi isu dan identifikasi potensi terjadinya krisis dalam komunikasi publik.
Lihat Juga :
