Cukup Fenomenal, Kemunculan KIB Dinilai Tak Lepas dari Airlangga

JAKARTA - Kemunculan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan tiga partai politik (parpol) yakni, Partai Golkar, PAN, dan PPP, dinilai merupakan manuver dari Airlangga Hartarto. Demikian dikatakan pengamat politik Universitas Nasional, Robi Nurhadi.



"Plusnya, KIB itu koalisi cerdas. Memadukan partai dengan basis massa yang memiliki akar yang berbeda. Golkar nasionalis majemuk. PPP berbasis NU dan Islam tradisional, dan PAN berbasis Muhammadiyah dan Islam modern," tambahnya.

Maka wajar kata Robi Nurhadi, kalau KIB itu terlihat solid tidak hanya di level elit tapi juga massanya.

"Lihat saja acara mereka pada Rakerda DPD Golkar Jabar di Sentul yang dihadiri 10 ribu kader Golkar yang juga dihadiri Ketua Umum DPW PAN Jabar Desy Ratnasari dan Ketua DPW PPP Jabar serta Wakilnya yang juga Wagub Jabar itu," ungkap Robi Nurhadi.

KIB kata Robi, juga identik dengan tokoh-tokoh politik yang kapabel mengelola pemerintahan. Airlangga Ketum Golkar adalah Menko Perekonomian dengan pengalaman panjang di legislatif dan kabinet.

"Zulkifli Hasan Ketum PAN adalah mantan Ketua MPR yang punya pengalaman jadi menteri. Juga Suharso Monoarfa Ketum PPP, seorang menteri yang megang perencanaan pembangunan. Kapabilitas dan kematangan mengelola pemerintahan akan melahirkan kepercayaan rakyat bahwa negeri ini bisa diurus dengan benar," jelasnya.

Komitmen KIB menurut Robi, untuk mengawal pemerintahan Jokowi sampai akhir juga menjadi hal yang penting. Masyarakat tidak merasa khawatir akan stabilitas politik. Komitmen itulah yang membuat Ketua Projo hadir pada Deklarasi KIB. Malah kesannya Projo mendukung KIB.

"Hal penting bagi rakyat adalah komitmen memberikan kesejahteraan yang lebih baik daripada kabinet Jokowi sekarang. Kesejahteraan untuk semua. Bukan karena dukung-mendukung. Maka, menepikan politik identitas menjadi konsen KIB," ujar Kepala Pusat Penelitian Pascasarjana Universitas Nasional tersebut.

Alumni Center for History, Politic and Strategi UKM Malaysia tersebut mengungkapkan, KIB masih perlu menyempurnakan kekurangannya. Misalnya, menegaskan siapa calon presidennya. Jangan sampai bubar koalisi gara-gara nanti ga setuju dengan capres usulannya.

"Juga soal platform politik KIB yang belum disampaikan ke publik. Beda partai kan bisa juga beda visi. Belum lagi kalau mereka akan menerima parpol lain yang akan gabung ke KIB," ungkapnya.

"Platform politik ini juga penting bagi rakyat untuk memastikan agar tidak membeli kucing dalam karung. Jadi sampaikanlah platformnya ke masyarakat lebih awal," tutup dosen Magister Ilmu Politik tersebut.