Tahun Politik, Jangan Lupakan Nasib Rakyat
Jum'at, 03 Juni 2022 - 09:30 WIB
loading...
A
A
A
Sekilas memang semua anggota kabinet bekerja luar biasa dan supersibuk ke sana kemari. Masuk kampung, keliling 33 provinsi, pulang pergi dari luar negeri untuk membangkitan perekomian Indonesia. Hasilnya bagaimana? Tentu ini tidak bisa instan. Atau seperti main sulap, dalam satu dua kali tepuk langsung selesai. Perlu proses, perlu pengondisian, perlu dukungan pihak lain, perlu ini dan itu. Artinya dalam situasi seperti sekarang ini jangan harap seseorang bisa menyelesaikan masalah sendirian.
Kasus mahalnya harga minyak goreng misalnya. Tidak bisa hanya diserahkan kepada menteri perdagangan. Tapi perlu diselesaikan oleh Presiden, Wapres, para menko, gubernur, bupati, wali kota dan seluruh stake holder wajib turun tangan. Terbukti masalah ini berlarut lama dan belum selesai secara tuntas.
Tolok ukur sukses tidaknya seorang pejabat negara menjalankan tugas bukan hanya dari seberapa besar popularitas dan elektabilitasnya menurut hasil survei. Apalagi hasil survei pun masing masing bisa berbeda. Tergantung metodologi, jumlah sampel, waktu survei, model survei dan faktor-faktor lain.
Secara sederhana, jika masyarakat atau publik puas bisa terlihat dari bagaimana respons mereka terhadap kinerja seorang menteri, gubernur, wali kota, bahkan presiden. Respons memang bisa direkayasa, tapi reaksi tulus tidak mudah diintervensi oleh apapun. Syaratnya harus melihat dengan hati tulus dan mata batin yang jernih. Sayang, puluhan lembaga survei yang ada belum mampu mengukur ketulusan hati dan kejernihan mata batin rakyat terhadap pemimpinnya itu.
Jadi kembali kepada tahun politik tadi. Tidak semua menteri dan pejabat tinggi negara punya ambisi politik untuk maju di Pilpres atau Pileg 2024. Andaikan semua anggota kabinet maju di 2024 pun tidak ada aturan yang melarang. Karena itu hak setiap warga negara untuk dipilih dan memilih dalam pemilu. Tapi tanggung jawab moral dan politik untuk menjalankan pekerjaan melayani rakyat itu yang mestinya bisa menjadi pertimbangan sebelum sang pejabat berniat maju di pilpres, pileg atau pilkada.
Kasus mahalnya harga minyak goreng misalnya. Tidak bisa hanya diserahkan kepada menteri perdagangan. Tapi perlu diselesaikan oleh Presiden, Wapres, para menko, gubernur, bupati, wali kota dan seluruh stake holder wajib turun tangan. Terbukti masalah ini berlarut lama dan belum selesai secara tuntas.
Tolok ukur sukses tidaknya seorang pejabat negara menjalankan tugas bukan hanya dari seberapa besar popularitas dan elektabilitasnya menurut hasil survei. Apalagi hasil survei pun masing masing bisa berbeda. Tergantung metodologi, jumlah sampel, waktu survei, model survei dan faktor-faktor lain.
Secara sederhana, jika masyarakat atau publik puas bisa terlihat dari bagaimana respons mereka terhadap kinerja seorang menteri, gubernur, wali kota, bahkan presiden. Respons memang bisa direkayasa, tapi reaksi tulus tidak mudah diintervensi oleh apapun. Syaratnya harus melihat dengan hati tulus dan mata batin yang jernih. Sayang, puluhan lembaga survei yang ada belum mampu mengukur ketulusan hati dan kejernihan mata batin rakyat terhadap pemimpinnya itu.
Jadi kembali kepada tahun politik tadi. Tidak semua menteri dan pejabat tinggi negara punya ambisi politik untuk maju di Pilpres atau Pileg 2024. Andaikan semua anggota kabinet maju di 2024 pun tidak ada aturan yang melarang. Karena itu hak setiap warga negara untuk dipilih dan memilih dalam pemilu. Tapi tanggung jawab moral dan politik untuk menjalankan pekerjaan melayani rakyat itu yang mestinya bisa menjadi pertimbangan sebelum sang pejabat berniat maju di pilpres, pileg atau pilkada.
Lihat Juga :
