Erick Thohir Minta Sila ke-5 Pancasila Jadi Fundamental Pembangunan Ekonomi Bangsa

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan ideologi Pancasila adalah harga mati. Sebab, Pancasila mampu menjaga keseimbangan bangsa khususnya dalam pembangunan ekonomi.

Hal itu disampaikan Erick saat menghadiri silaturahmi nasional (Silatnas) di salah satu partai. Acara silatnas ini juga dihadiri sejumlah tokoh lain seperti Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel, dan Menkominfo Johnny G. Plate.

"Ada catatan penting dari Pak Surya Paloh bahwa tentu perbedaan itu akan terus terjadi di dalam diri kita, pertanyaannya bisa tidak kita tetap solid menjaga Pancasila?" tanya Erick di lokasi, Kamis (2/6/2022).



Kepada partai politik dan mahasiswa yang hadir, Erick melihat dari sudut pandang ekonomi, menilai sila kelima yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” merupakan salah satu fundamental bagi Indonesia. Terlebih, di tengah tantangan pandemi dan era disrupsi saat ini dengan hadirnya gelombang digitalisasi yang mengubah model bisnis, jenis pekerjaan, hingga aktivitas masyarakat.

"Kita lihat lagi, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin karena pandemi atau dengan perubahan yang terjadi pada rantai pasok," ucap Erick.



Karena itulah, dirinya melihat Pancasila menjadi dasar utama bagi BUMN dalam menjaga keseimbangan ekonomi bangsa. Terlebih dirinya melihat Indonesia bukan Amerika Serikat yang tidak mempunyai BUMN lantaran menganut kapitalisme dan pasar yang terbuka. Namun, model BUMN Indonesia juga bukan seperti di Cina atau negara-negara Timur Tengah.

"Saat ditanya ADB, World Bank, saya jawab Indonesia jelas fondasi negaranya demokrasi, jadi model yang kita terapkan mirip negara-negara Skandinavia seperti Swedia, Norwegia, Finlandia, yang mana BUMN tetap ada sebagai korporasi yang sehat, bukan korporasi yang sakit," ungkap Erick.

Dalam model ini, ucap Erick, merupakan penyeimbang saat negara membutuhkan, dengan melakukan intervensi saat pasar tengah bergejolak. Hal ini dilakukan BUMN saat intervensi harga masker hingga minyak goreng. "Akhirnya World Bank menulis peran BUMN di Indonesia memang diperlukan, tentu dengan korporasi yang sehat sehingga bisa menjaga keseimbangan. Ini yang saya lihat Pancasila dalam konteks ekonomi," kata Erick.

Terpisah, Surya Paloh mengatakan, Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa yang paling efektif. Dengan keberagaman suku dan agama, para pendiri bangsa mampu menemukan sebuah ideologi bangsa yang mampu menyatukan seluruh masyarakat Indonesia. "Kekuatan Pancasila dari sila pertama hingga sila kelima seharusnya menjadi dasar-dasar pemikiran dan kehidupan kita," ucapnya.