Pemerintah Perlu Beri Subsidi Biaya Rapid Test untuk Warga Kurang Mampu
loading...
Pelaksanaan rapid test atau uji cepat di Senayan City, Jakarta. Foto/SINDOnews/Isra Triansyah
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menilai pemerintah perlu memberikan subsidi untuk biaya uji cepat atau rapid test bagi masyarakat kurang mampu. Hal tersebut dikatakannya menyikapi banyaknya pihak yang mempersoalkan rapid test berbayar oleh sejumlah pihak.
"Pemerintah perlu ada subsidi dan kebijakan khusus untuk biaya rapid test bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat kurang mampu," ujar Kurniasih Mufidayati kepada SINDOnews, Selasa (23/6/2020).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyarankan masalah harga rapid test sebaiknya ada standar dari pemerintah. "Sehingga tidak jadi barang komodoti karena sedang situasi pandemi," kata legislator dari dari Dapil Jakata Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri ini.
Dia melanjutkan, penanganan pandemi Covid-19 ini menjadi tanggung jawab pemerintah. "Jadi harusnya tidak memberi beban kepada masyarakat," ujarnya. ( ).
Lebih lanjut dia menambahkan, kalaupun ada masyarakat yang ingin rapid test secara mandiri dan ke pihak swasta, harus ada standar harga. "Jangan jadikan lahan bisnis semua alat kesehatan yang penting dalam penanganan pandemi ini. Jangan tambah beban rakyat," pungkasnya.
"Pemerintah perlu ada subsidi dan kebijakan khusus untuk biaya rapid test bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat kurang mampu," ujar Kurniasih Mufidayati kepada SINDOnews, Selasa (23/6/2020).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyarankan masalah harga rapid test sebaiknya ada standar dari pemerintah. "Sehingga tidak jadi barang komodoti karena sedang situasi pandemi," kata legislator dari dari Dapil Jakata Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri ini.
Dia melanjutkan, penanganan pandemi Covid-19 ini menjadi tanggung jawab pemerintah. "Jadi harusnya tidak memberi beban kepada masyarakat," ujarnya. ( ).
Lebih lanjut dia menambahkan, kalaupun ada masyarakat yang ingin rapid test secara mandiri dan ke pihak swasta, harus ada standar harga. "Jangan jadikan lahan bisnis semua alat kesehatan yang penting dalam penanganan pandemi ini. Jangan tambah beban rakyat," pungkasnya.
(zik)
Explore More