Politikus PDIP Pertanyakan Aturan Perusahaan Sawit Wajib Berkantor di Indonesia
Senin, 30 Mei 2022 - 20:46 WIB
loading...
A
A
A
Menurut Deddy, ada banyak persoalan hulu di industri sawit yang seharusnya diurusi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai orang yang ditugasi membereskan sengkarut minyak goreng. Contoh paling hulu adalah terkait Domestic Price Obligation (DPO) yang meliputi penetapan harga Tandan Buah Sawit (TBS), minyak sawit mentah (CPO), dan produk minyak goreng yang masih mengacu pada harga internasional.
"Selain itu juga terkait mekanisme pemungutan dan kontrol CPO hasil DMO (Domestic Market Obligation), kemampuan pemerintah menyiapkan fasilitas cadangan nasional hingga distribusi," tuturnya.
Baca juga: Luhut Usul Perusahaan Sawit Wajib Ngantor di RI, Ternyata Ini Manfaatnya
Persoalan hulu lain terkait jangka waktu HGU lahan, pengembalian aset kepada negara, plasma dan luasan HGU yang merugikan petani kecil serta masyarakat adat, sehingga menimbulkan konflik. Lalu juga soal banyaknya perkebunan sawit yang belum memberikan upah buruh sesuai ketentuan.
"Kenapa soal-soal hulu yang fundamental seperti itu tidak dipikirkan," katanya.
"Selain itu juga terkait mekanisme pemungutan dan kontrol CPO hasil DMO (Domestic Market Obligation), kemampuan pemerintah menyiapkan fasilitas cadangan nasional hingga distribusi," tuturnya.
Baca juga: Luhut Usul Perusahaan Sawit Wajib Ngantor di RI, Ternyata Ini Manfaatnya
Persoalan hulu lain terkait jangka waktu HGU lahan, pengembalian aset kepada negara, plasma dan luasan HGU yang merugikan petani kecil serta masyarakat adat, sehingga menimbulkan konflik. Lalu juga soal banyaknya perkebunan sawit yang belum memberikan upah buruh sesuai ketentuan.
"Kenapa soal-soal hulu yang fundamental seperti itu tidak dipikirkan," katanya.
Lihat Juga :
