Singgung Presidential Threshold, Presiden PKS Siap Kolaborasi Judicial Review ke MK

JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) Ahmad Syaikhu menyinggung kendala yang dihadapi partainya dalam persiapan Pemilu 2024. Salah satunya adalah presidential threshold sebesar 20%.

"Saya kira yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini tentu di antara berbagai kendala yang dihadapi dalam melahirkan kepemimpinan nasional, adalah masih tingginya angka presidential threshold sebesar 20%," kata Syaiku dalam pidatonya di Acara Milad ke-20 PKS di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (29/5/2022).

Menurutnya, hal tersebut merupakan kendala yang tidak hanya dirasakan PKS, tapi juga partai-partai lain untuk mencalonkan kader-kader terbaik. Untuk itu, ia menyatakan siap bilamana harus berkolaborasi dengan sejumlah partai untuk kembali melakukan judicial review.



"Sehingga kemudian bisa terus terkoreksi dan bisa turun, sehingga lebih memudahkan dan tidak terjadi polarisasi dalam perpolitikan ke depan," ujarnya.

Sebelumnya, PKS berencana mengajukan judicial review presidential threshold ke Mahkamah Konstitusi (MK). PKS akan menggunakan hak konstitusi dengan menggugat ambang batas pencalonan presiden ke MK.

"PKS sebagai partai politik juga memiliki legal standing yang pas sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden," kata Ahmad Syaikhu dalam keterangan tertulisnya, Kamis (31/3/2022).

Dia mengatakan, PKS ingin menguji berapa angka ambang batas pencalonan presiden yang ideal bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Diketahui, merujuk UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ambang batas minimal sebesar 20% kursi DPR dari partai politik atau gabungan partai politik. "Kita ingin uji sebenarnya berapa angka yang wajar dan layak bagi kehidupan demokrasi di Indonesia," ujarnya.

Baca juga: Kode PKS untuk Anies Baswedan sebagai Capres 2024

Syaikhu menerangkan, pengalaman presidential threshold 20% telah menimbulkan polarisasi yang kuat di masyarakat. Polarisasi yang kuat di antara anak bangsa ini akan menimbulkan pembelahan yang tajam yang jika tidak segera dipulihkan bisa menyimpan rasa sakit.

"Kita ingin mengurangi potensi konflik di tengah masyarakat dengan tidak terjadinya pembelahan akibat hanya adanya dua pasang calon misalnya," katanya.