Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah, BSKDN Kemendagri Tekankan Kolaborasi

JAKARTA - Kolaborasi dan komunikasi insentif dinilai menjadi kunci dalam memperkuat hubungan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini dikatakan oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Eko Prasetyanto.



"Kami mengajak kita semua meningkatkan kolaborasi dan komunikasi dengan turut berpartisipasi, dengan memberikan saran dan masukan untuk perbaikan kinerja kita ke depan," kata Eko dalam acara Rapat Koordinasi Pembinaan Hubungan Pusat dan Daerah dalam Kebijakan Dalam Negeri, di Yogyakarta, Selasa (24/5/2022).

Kolaborasi dan komunikasi yang intensif antara lembaga pemerintah, terang Eko, juga bentuk realisasi dari nilai-nilai berakhlak yang menjadi pegangan para aparatur negara.

"Kita akan terus mendorong core value berakhlak ini; berorientasi pelayanan kepada masyarakat, mengerjakan segala sesuatu dengan kompeten, akuntabel, harmonis, dan loyal. Kemudian adaptif serta kolaboratif," ucapnya.

Lebih lanjut Eko menyakini, dengan nilai tersebut, tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dapat dituntaskan. "Saya kira ini kunci yang perlu kita lakukan," ucap Eko.

Selain itu ia mengingatkan pemerintah daerah, untuk memperkecil kesalahan dalam pengambilan keputusan. "Sebagaimana yang sering disampaikan Bapak Menteri Dalam Negeri bahwa bekerja dengan meminimalkan persoalan dan berprestasi tinggi," jelas Eko.

Hal tersebut lanjutnya, karena tuntutan dan tantangan pemerintah daerah saat ini demikian besar. "Permasalahan yang kita hadapi semakin kompleks. Namun tetap harus kita selesaikan. Sebab itu, dengan nilai-nilai BerAKHLAK ini dan kerja keras, kita dorong untuk dapat terselesaikan," tutupnya.

Sementara Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualaman X, menyepakati hal tersebut. Ia pun mengakui Yogyakarta tidak lepas dari tantangan yang ada.

"Permasalahan pembangunan di DIY saat ini semakin kompleks dan dinamis Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator sasaran dalam RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah) DIY 2017-2022 yang belum tercapai secara optimal," ungkap Pakualaman X.