Jokowi Kembali Tugasi Luhut, Kali Ini Urusi Minyak Goreng di Jawa dan Bali

Selasa, 24 Mei 2022 - 14:32 WIB
loading...
Jokowi Kembali Tugasi Luhut, Kali Ini Urusi Minyak Goreng di Jawa dan Bali
Presiden Jokowi menunjuk Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengurusi sengkarut minyak goreng yang terjadi dalam bulan terakhir. FOTO/DOK.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengurusi sengkarut minyak goreng yang terjadi dalam bulan terakhir. Luhut diminta membantu memastikan ketersediaan dan distribusi minyak goreng di Pulau Jawa dan Bali.

"Pak Menko Maritim dan Investasi diminta Presiden untuk membantu memastikan ketersediaan dan distribusi minyak goreng sesuai target, di daerah Jawa dan Bali," kata Juru Bicara Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, Selasa (24/5/2022).

Menurut Jodi, dalam menangani masalah minyak goreng, Luhut akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. "Dalam melaksanakan tugas tersebut pemerintah harus saling berkoordinasi, dengan Kemenko Perekonomian sebagai lead koordinatornya dan melibatkan KL teknis di antaranya Kemendag, Kemenperin, Kemenkeu serta Satgas Pangan, BPKP, Kejagung untuk pengawasannya," tuturnya.

Baca juga: 10 Jabatan Luhut Selama Pemerintahan Jokowi, yang Terakhir Baru Dijabat 4 Hari

Jodi melihat penunjukkan Luhut untuk mengatasi persoalan minyak goreng sebagai bentuk tindak lanjut kebijakan Presiden Jokowi usai mencabut larangan ekspor minyak sawit mentah (CPO). "Pemerintah akan mengawasi secara ketat kebijakan pasca larangan ekspor ini dan akan terus melakukan paralel meeting terkait hal ini. Pemerintah akan menggunakan aplikasi digital untuk dalam melaksanakan kebijakan ini," kata Jodi Mahardi.

Dengan penunjukkan LBP mengatasi masalah minyak goreng, Jodi Mahardi yakin persoalan kelangkaan dan sulitnya mendapatkan minyak goreng curah di masyarakat dapat diatasi. "Targetnya adalah minyak goreng curah dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah terdistribusi secara merata dan sebanyak mungkin," kata Jodi Mahardi.



Baca juga: Tepis Isu IKN Minim Pendanaan, Luhut: Arab Investasi USD20 Miliar
(abd)
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.1707 seconds (11.252#12.26)