Ahli Hukum Tata Negara: Indonesia Butuh Reformasi Kedua
Sabtu, 21 Mei 2022 - 16:29 WIB
loading...
Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menilai Indonesia membutuhkan Reformasi kedua sebagai jalan keluar krisis yang tengah dihadapi Indonesia. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menilai Indonesia membutuhkan Reformasi kedua. Ia menyampaikannya dalam Peringatan dan Refleksi 24 Tahun Reformasi yang digelar oleh Institut Harkat Negeri dan Bimasena Society, Sabtu (21/5/22).
Bivtri menjelaskan Reformasi nantinya akan menjadi jalan keluar krisis yang tengah dihadapi Indonesia. Salah satu krisis yang ia sebutkan adalah krisis hukum di Indonesia. Baca juga: Peristiwa 21 Mei, Ginandjar Kartasasmita: Reformasi Bukan Sebuah Foto tapi Film
"Misalkan ada menteri yang korupsi, tapi hukumannya diringankan karena ia berjasa sebagai menteri," ujar dia di Bimasena Club, Jakarta, Sabtu (21/5/2022).
Selain itu, Bivitri juga mengingatkan masih banyak krisis yang menunggu dirapikan oleh pergerakan Reformasi. Bukan hanya dari segi ekonomi, tapi juga krisis demokrasi.
Masalah hukum seperti itu menurutnya masih perlu diperbaiki. "Kita punya infrastuktur bagus, tapi secata subtansi kita rapuh luar biasa, dan yang membuat rapuh adalah aktor demokrasi itu sendiri," jelasnya.
Bivitri menegaskan Indonesia masih butuh Reformasi lagi yang lebih nyata. Ia berharap pemerintah dan pejabat-pejabat publik bisa bijak dan tanggap dengan peraturan serta undang-undang. Baca juga: Unik! Massa Demo Peringatan 24 Tahun Reformasi Nyanyikan Lagu Buruh Tani versi Koplo
"Mungkin kalangan kelas menengah tidak terlalu merasakan, tapi dampak krisis ini sangat terasa di kalangan menengah ke bawah. Jika hal ini tidak segera dibenahi, saya tidak yakin kita bisa menjalani 2025," tutupnya.
Bivtri menjelaskan Reformasi nantinya akan menjadi jalan keluar krisis yang tengah dihadapi Indonesia. Salah satu krisis yang ia sebutkan adalah krisis hukum di Indonesia. Baca juga: Peristiwa 21 Mei, Ginandjar Kartasasmita: Reformasi Bukan Sebuah Foto tapi Film
"Misalkan ada menteri yang korupsi, tapi hukumannya diringankan karena ia berjasa sebagai menteri," ujar dia di Bimasena Club, Jakarta, Sabtu (21/5/2022).
Selain itu, Bivitri juga mengingatkan masih banyak krisis yang menunggu dirapikan oleh pergerakan Reformasi. Bukan hanya dari segi ekonomi, tapi juga krisis demokrasi.
Masalah hukum seperti itu menurutnya masih perlu diperbaiki. "Kita punya infrastuktur bagus, tapi secata subtansi kita rapuh luar biasa, dan yang membuat rapuh adalah aktor demokrasi itu sendiri," jelasnya.
Bivitri menegaskan Indonesia masih butuh Reformasi lagi yang lebih nyata. Ia berharap pemerintah dan pejabat-pejabat publik bisa bijak dan tanggap dengan peraturan serta undang-undang. Baca juga: Unik! Massa Demo Peringatan 24 Tahun Reformasi Nyanyikan Lagu Buruh Tani versi Koplo
"Mungkin kalangan kelas menengah tidak terlalu merasakan, tapi dampak krisis ini sangat terasa di kalangan menengah ke bawah. Jika hal ini tidak segera dibenahi, saya tidak yakin kita bisa menjalani 2025," tutupnya.
(kri)
Lihat Juga :
