Gelar FGD, Upaya BSKDN Ukur Keberhasilan dan Permasalahan di 34 Provinsi
Jum'at, 20 Mei 2022 - 00:06 WIB
loading...
Kepala BSKDN Kemendagri, Eko Prasetyanto, berkomitmen akan terus mematangkan beragam indeks pengukuran kinerja pemerintah daerah yang digawangi lembaganya. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Eko Prasetyanto, berkomitmen akan terus mematangkan beragam indeks pengukuran kinerja pemerintah daerah yang digawangi lembaganya.
Baca juga: Kemendagri Ingatkan Pentingnya Penganggaran PPPK dalam APBD
Sebab itu, ia meminta berbagai masukan dan saran dari pemerintah daerah agar pengukuran yang dilakukan dapat optimal sesuai dengan tujuannya.
Hal ini dikatakan Eko saat menjadi pembicara kunci dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah, dan Indeks Inovasi Daerah, di Bali, Kamis (19/5/2022).
"Kami meminta partisipasi, masukan, saran, dan berbagai hal lainnya mengenai indeks yang ada dalam BSKDN. Masukan Bapak dan Ibu akan menjadi bahan pertimbangan dalam memaksimalkan metode pengukuran ke depannya," ucap Eko.
Hal ini sekaligus menjawab saran yang disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, yang sebelumnya menyampaikan perlunya adopsi karakteristik daerah dalam pengukuran kinerja pemerintah daerah.
"Karakteristik daerah perlu diakomodasi dan diberi ruang. Sehingga daerah yang berbeda program prioritas dan alokasinya, tidak diukur dengan parameter yang uniform," jelas Indra.
Menanggapi hal tersebut, Eko menyampaikan karakteristik daerah tidak dinafikan dalam indeks yang disusun Kemendagri untuk mengukur kinerja pemerintah daerah. Meskipun begitu, ia menerima saran tersebut sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan indeks dan pengukuran.
"Sebuah hal yang tidak mudah (mengadopsi seluruh karakteristik daerah) dalam mengukur keberhasilan dan permasalahan yang ada di 34 provinsi Indonesia. Itu menjadi satu tantangan tersendiri. Ukuran (indeks) yang ada akan terus diperbaiki dan dipertimbangkan dengan kondisi-kondisi di daerah," terang Eko.
Tidak hanya itu, Eko pun meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman terkait metode pengukuran yang telah disusun Kemendagri. Hal ini perlu dilakukan agar pemerintah daerah mendapatkan hasil yang memuaskan untuk daerah mereka masing-masing.
Hal ini juga diamini Sekda Bali. Ia melihat parameter yang telah disusun Kemendagri cukup jelas namun banyak perangkat pemerintah daerah, termasuk di daerahnya, belum memahaminya secara maksimal.
"Semua indeks dirancang oleh Kemendagri dengan parameter yang jelas. Hanya saja kita di daerah perlu memahaminya dengan baik. Maka kita perlu duduk bersama menyatukan persepsi, supaya ada pemahaman," ungkapnya sekaligus menjelaskan pentingnya FGD yang tengah dilakukan.
Baca juga: Kemendagri Ingatkan Pentingnya Penganggaran PPPK dalam APBD
Sebab itu, ia meminta berbagai masukan dan saran dari pemerintah daerah agar pengukuran yang dilakukan dapat optimal sesuai dengan tujuannya.
Hal ini dikatakan Eko saat menjadi pembicara kunci dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah, dan Indeks Inovasi Daerah, di Bali, Kamis (19/5/2022).
"Kami meminta partisipasi, masukan, saran, dan berbagai hal lainnya mengenai indeks yang ada dalam BSKDN. Masukan Bapak dan Ibu akan menjadi bahan pertimbangan dalam memaksimalkan metode pengukuran ke depannya," ucap Eko.
Hal ini sekaligus menjawab saran yang disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, yang sebelumnya menyampaikan perlunya adopsi karakteristik daerah dalam pengukuran kinerja pemerintah daerah.
"Karakteristik daerah perlu diakomodasi dan diberi ruang. Sehingga daerah yang berbeda program prioritas dan alokasinya, tidak diukur dengan parameter yang uniform," jelas Indra.
Menanggapi hal tersebut, Eko menyampaikan karakteristik daerah tidak dinafikan dalam indeks yang disusun Kemendagri untuk mengukur kinerja pemerintah daerah. Meskipun begitu, ia menerima saran tersebut sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan indeks dan pengukuran.
"Sebuah hal yang tidak mudah (mengadopsi seluruh karakteristik daerah) dalam mengukur keberhasilan dan permasalahan yang ada di 34 provinsi Indonesia. Itu menjadi satu tantangan tersendiri. Ukuran (indeks) yang ada akan terus diperbaiki dan dipertimbangkan dengan kondisi-kondisi di daerah," terang Eko.
Tidak hanya itu, Eko pun meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman terkait metode pengukuran yang telah disusun Kemendagri. Hal ini perlu dilakukan agar pemerintah daerah mendapatkan hasil yang memuaskan untuk daerah mereka masing-masing.
Hal ini juga diamini Sekda Bali. Ia melihat parameter yang telah disusun Kemendagri cukup jelas namun banyak perangkat pemerintah daerah, termasuk di daerahnya, belum memahaminya secara maksimal.
"Semua indeks dirancang oleh Kemendagri dengan parameter yang jelas. Hanya saja kita di daerah perlu memahaminya dengan baik. Maka kita perlu duduk bersama menyatukan persepsi, supaya ada pemahaman," ungkapnya sekaligus menjelaskan pentingnya FGD yang tengah dilakukan.
(maf)
Lihat Juga :
