Deportasi UAS, Singapura Dinilai Langgar Resolusi PBB tentang Anti Islamophobia
Rabu, 18 Mei 2022 - 16:59 WIB
loading...
Syarikat Islam menilai sikap Singapura yang menolak Ustaz Abdul Somad (UAS) masuk ke negaranya melanggar Resolusi PBB tentang Anti Islamophobia. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Sikap Singapura yang menolak Ustaz Abdul Somad (UAS) masuk ke negaranya mendapat kritikan dari tokoh di Indonesia. Tindakan Negeri Singa itu dinilai melanggar Resolusi PBB tentang Anti Islamophobia.
Sekjen Pengurus Pusat Syarikat Islam (PP SI) Ferry Juliantono mengatakan, Ustaz Abdul Somad adalah ulama yang dakwahnya banyak diminati umat Islam di Indonesia. Seluruh instansi dan media di Indonesia menampilkan UAS sebagai salah satu penceramah yang dihormati. Isi ceramahnya adalah sesuatu yang bisa di pertanggungjawabkan secara keilmuan, khususnya dari Al-Qur'an dan Hadits.
"Masyarakat Indonesia yang mendengarkan dan mempelajari materi dakwah UAS sangat terbantu pemahaman keagamaannya. Sebagai mayoritas, umat Islam Indonesia sudah terbukti bisa menjaga harmoni dan melindungi yang minoritas," ujar Ketua Desk Anti Islam Phobia PP SI dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (18/5/2022).
Atas sikap terhadap UAS, Syarikat Islam mendesak Pemerintah Singapura meminta maaf kepada Pemerintah Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia harus memanggail Duta Besar (Dubes) RI untuk Singapura Suryopratomo untuk memberikan penjelasan secara gamblang.
Syarikat Islam juga meminta kepolisian untuk mengevaluasi kembali kebijakan tentang radikalisme, terorisme yang kurang relevan dan seringkali dijadikan referensi di dalam maupun luar negeri. "Pemerintah Indonesia dan bangsa Indonesia harus mengambil langkah aktif mendukung resolusi PBB tentang Anti Islamophobia agar persatuan bangsa dan kerukunan hidup umat beragama khususnya di Indonesia tercipta dengan lebih baik," kata politikus Partai Gerindra ini.
Menurut Ferry, sikap pemerintah Singapura harus disikapi dengan tegas oleh Indonesia, baik pemerintah maupun umat Islam, karena telah menyinggung kehormatan ulama dan mengganggu kewibawaan bangsa dalam hubungan internasional. "Apalagi sejak 15 Maret 2022, Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah menetapkan resolusi tentang combating Islamophobia yang seharusnya menjadi pertimbangan semua anggota PBB untuk melaksanakannya," katanya.
Sekjen Pengurus Pusat Syarikat Islam (PP SI) Ferry Juliantono mengatakan, Ustaz Abdul Somad adalah ulama yang dakwahnya banyak diminati umat Islam di Indonesia. Seluruh instansi dan media di Indonesia menampilkan UAS sebagai salah satu penceramah yang dihormati. Isi ceramahnya adalah sesuatu yang bisa di pertanggungjawabkan secara keilmuan, khususnya dari Al-Qur'an dan Hadits.
"Masyarakat Indonesia yang mendengarkan dan mempelajari materi dakwah UAS sangat terbantu pemahaman keagamaannya. Sebagai mayoritas, umat Islam Indonesia sudah terbukti bisa menjaga harmoni dan melindungi yang minoritas," ujar Ketua Desk Anti Islam Phobia PP SI dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (18/5/2022).
Atas sikap terhadap UAS, Syarikat Islam mendesak Pemerintah Singapura meminta maaf kepada Pemerintah Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia harus memanggail Duta Besar (Dubes) RI untuk Singapura Suryopratomo untuk memberikan penjelasan secara gamblang.
Syarikat Islam juga meminta kepolisian untuk mengevaluasi kembali kebijakan tentang radikalisme, terorisme yang kurang relevan dan seringkali dijadikan referensi di dalam maupun luar negeri. "Pemerintah Indonesia dan bangsa Indonesia harus mengambil langkah aktif mendukung resolusi PBB tentang Anti Islamophobia agar persatuan bangsa dan kerukunan hidup umat beragama khususnya di Indonesia tercipta dengan lebih baik," kata politikus Partai Gerindra ini.
Menurut Ferry, sikap pemerintah Singapura harus disikapi dengan tegas oleh Indonesia, baik pemerintah maupun umat Islam, karena telah menyinggung kehormatan ulama dan mengganggu kewibawaan bangsa dalam hubungan internasional. "Apalagi sejak 15 Maret 2022, Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah menetapkan resolusi tentang combating Islamophobia yang seharusnya menjadi pertimbangan semua anggota PBB untuk melaksanakannya," katanya.
Lihat Juga :
