Berlatar Belakang Profesional, Erick Thohir Sukses Capai Target Presiden di BUMN

JAKARTA - Sejak era Reformasi 1998 kondisi politik Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan. Saat ini tidak ada satu partai politik (parpol) yang menguasai mayoritas parlemen atau pemerintahan. Bahkan kondisi politik Indonesia semakin terfragmentasi.

Peneliti politik ekonomi pembangunan Universitas Gajah Mada, Poppy Sulistyaning Winanti mengatakan, siapa pun yang menjadi presiden ketika merancang kabinet harus memikirkan banyak aspek. Termasuk kombinasi parpol dan teknokrat.

Namun saat ini publik masih rancu melihat gabungan kabinet yang terdiri dari parpol dan teknokrat. Bahkan sebagian besar masyarakat ada yang menegasikan keduanya. Ada yang menganggap menteri dari parpol yang terbaik. Namun tak sedikit masyarakat yang melihat profesionalisme sebagai segalanya dan mengangap menteri dari teknokratlah yang terbaik.



"Untuk membangun legitimasi politik, presiden terpilih harus mengakomodasi kepentingan parpol. Namun untuk memastikan program dan janji politik presiden terpilih dapat tercapai, ia juga harus memilih kabinetnya yang berasal dari kalangan profesional. Sehingga gabungan kabinet yang berasal dari parpol dan profesional tak bisa dihindari," ungkap Poppy, Minggu (15/5/2022).

Meski demikian seluruh menteri yang duduk di kabinet baik itu yang berasal dari parpol maupun teknokrat harus bekerja profesional. Mereka semua harus menunjukan keahlian, kepiawain dan profesionalisme dalam bekerja agar tujuan dan janji presiden dalam kampanye dapat tercapai. Sehingga beban menteri dari parpol maupun teknokrat sama.



"Ketika ada masyarakat yang menganggap menteri yang memiliki prestasi baik dan dianggap sebagai cari panggung untuk maju sebagai capres dan cawapres itu tak bisa dihindari. Apa lagi di era reformasi kebebsan berpendapat seperti saat ini. Namun yang terpenting saat ini adalah menteri harus bekerja dengan baik dan dapat menunjukan prestasi," kata Poppy.

Poppy meminta agar masyarakat dituntut cerdas melihat prestasi menteri yang duduk di kabibnet. Untuk menilai prestasi menteri tak sekadar dari media sosial. Prestasi harus diukur menggunakan parameter yang jelas.

Parameter tersebut adalah target dan capaian kinerja yang diinginkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap kementrian. Baik kementrian lembaga yang dipimpin menteri dari teknokrat maupun politik. "Sehingga parameter penilaian menteri berprestasi harus diambil dari target dan capaian yang diinginkan presiden. Dengan parameter kinerja menteri berdasarkan data maka tak mudah bagi orang berdebat," papar Poppy.