PAN Minta Kemenkes Segera Laksanakan Putusan MA soal Penyediaan Vaksin Halal

Sabtu, 14 Mei 2022 - 14:03 WIB
loading...
PAN Minta Kemenkes Segera Laksanakan Putusan MA soal Penyediaan Vaksin Halal
Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait kewajiban penyediaan vaksin Covid-19 halal bagi masyarakat. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait kewajiban penyediaan vaksin Covid-19 halal bagi masyarakat. Pelaksanaan putusan MA tersebut adalah cermin bagi tegaknya supremasi hukum di Indonesia.

Jika putusan itu diabaikan, kata Saleh, dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk ke depan dalam membumikan Indonesia sebagai negara hukum. Baca juga: Survei MSI: Jokowi Punya Tanggung Jawab Sediakan Vaksin Halal

"Pelaksanaan putusan ini kuncinya ada di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kalau menterinya memiliki political will yang baik, pasti ini bisa langsung dilaksanakan. Pengadaan vaksin selama 2 tahun terakhir ini saja bisa berjalan mulus, kenapa vaksin halal malah tersendat?" ujar Saleh dalam keterangannya, Sabtu (14/5/2022).

Anggota Komisi IX ini sangat menyayangkan bahwa pihak Kemenkes terkesan mendiamkan putusan ini. Padahal, Kemenkes memiliki juru bicara yang bisa memberikan tanggapan dan respons.

Padahal, lanjut dia, sudah banyak pihak yang menyuarakan agar keputusan MA tersebut segera dilaksanakan. Mulai dari politisi, akademisi, LSM, MUI, dan bahkan tokoh masyarakat. Tidak hanya di Jakarta, tetapi juga sudah disuarakan dari berbagai daerah di Indonesia.

"Kita kan ingin dengar juga apa alasannya sehingga belum dilaksanakan. Kalau diam dan tidak ada kebijakan yang diperbaharui, orang malah berpikir ada pengabaian. Dampaknya tentu tidak baik," tandasnya.



"Kan bisa saja dijelaskan, misalnya, putusan itu tidak dilaksanakan karena anggarannya tidak ada. Bisa juga karena vaksinnya tidak tersedia. Bisa juga karena sedang perbaikan regulasi dan aturan turunannya, dll," sambung dia.

Salah menambahkan tidak benar jika ada pendapat anggaran dan vaksin tidak tersedia. Sebab, dalam paparan di Komisi IX, pihak Kemenkes sudah menjelaskan ketersediaannya. Baca juga: PKS Desak Pemerintah Segera Laksanakan Putusan MA soal Vaksin Halal

"Saya lupa berapa persis besarannya, yang jelas anggarannya tergolong cukup besar," tutupnya.
(kri)
Mungkin Anda Suka
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.2836 seconds (11.97#12.26)