Profil Ridwan Djamaluddin, Pj Gubernur Bangka Belitung Peraih Satyalencana Pembangunan dari SBY

JAKARTA - Lima Penjabat Gubernur atau Pj Gubernur akan dilantik secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Penyelenggaraan pelantikan tersebut diselenggarakan di Kantor Kemendagri di Jakarta pada Kamis (12/5/2022) hari ini.

Lima Pj Gubernur ini menggantikan sementara gubernur dan wakil gubernur di lima provinsi yang telah habis masa jabatannya. Pj Gubernur menjabat sampai Pilkada 2024 digelar.



Salah satu Pj Gubernur yang diangkat adalah Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ridwan Djamaluddin . Ia menerima posisi sebagai Penjabat Gubernur Bangka Belitung.

Penelusuran MNC Portal, Ridwan Djamaluddin lahir di Bangka pada 24 Maret 1963. Dia dilantik menjadi Direktur Jenderal Mineral dan Batubara sejak 2020 hingga sekarang.

Mengutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Ridwan sebelumnya telah menduduki banyak posisi. Dia pertama kali menerima tanggung jawab sebagai Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam, Badan Pengkajian Penerapan Teknologi pada tahun 2010-2015.

Lalu Ridwan menjadi Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada tahun 2015-2020, menjadi anak buah Luhut Binsar Pandjaitan. Masih di institusi yang sama, Ridwan kemudian menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi dan Infrastruktur pada tahun 2020. Tidak lama, dia pun ditunjuk sebagai Dirjen Minerba.

Ridwan menyelesaikan studi sarjana Geologi di Institut Teknologi Bandung pada 31 Desember 1989. Kemudian dia terbang ke Belanda untuk mengambil Studi Magister di Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation (ITC) di University of Twente. Ia lulus pada 10 September 1993.

Tidak berhenti sampai di situ, Ridwan kembali menempuh pendidikan doktoral di Amerika Serikat, tepatnya di Jurusan Geografi Texas A&M University dan lulus pada 17 Mei 1999.

Ridwan Djamaluddin pernah mendapatkan kehormatan berupa penghargaan Satyalencana Pembangunan dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2007.