SBY jelaskan kondisi Papua ke PM Australia

Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Australia Kevin Rudd, di Istana Bogor, Jawa Barat.

Salah satu hal yang dibahas adalah mengenai masalah di Papua. Usai pertemuan itu, SBY pun mengatakan, Pemerintah Indonesia telah menjelaskan kepada Pemerintah Australia, bahwa Papua adalah wilayah yang sah dari Republik Indonesia.

"Kami jelaskan ke Australia bahwa Papua adalah wilayah yang sah dari Republik Indonesia. Kedaulatan kami termasuk Papua. Dan dalam Lombok treaty, Australia juga sudah mengakui wilayah kedaulatan Indonesia. Kami ucapkan terimakasih," ujar SBY di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/7/2013).

Dia pun mengatakan, bahwa ada propaganda yang dilakukan kelompok separatis, Organisasi Papua Merdeka (OPM). "Saya jelaskan kepada Perdana Menteri Australia Kevin Rudd tentang kebijakan kita yang riil menyangkut Papua. Sejak 2005, segera setelah saya jadi Presiden, telah kami lakukan perubahan yang fundamental dari pendekatan keamanan jadi pendekatan kesejahteraan," tuturnya.

Lebih lanjut dia menuturkan, Papua sudah menjalani otonomi khusus dengan kewenangan lebih luas. "Anggaran kita tingkatkan, kita lakukan percepatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, affirmatif action untuk putra Papua dan bahkan pembicaraan saya dengan Gubernur Papua dan para pemimpin Papua kita sedang melihat yang pas apa otonomi khusus itu," imbuhnya.

Dia menambahkan, format otonomi plus dimungkinkan di Papua, jika memang otonomi khusus itu ada plusnya dan sepanjang Papua masih bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Meskipun harus dengan parlemen, tapi menurut saya, itu bisa menjadi solusi yang baik," katanya.

Selain itu juga, SBY mengaku sempat menyampaikan kepada Perdana Menteri Australia Kevin Rudd tentang masalah di Papua yang sering dibesar-besarkan.

"Kalau ada prajurit Indonesia, polisi Indonesia, terlibat dalam pelanggaran hukum atau pun HAM (Hak Asasi Manusia), mereka juga ditindak. Mereka langsung diadili di pengadilan militer dan mendapat sanksi," ungkap SBY.

"Ini semagat kita. Ini policy (kebijakan) kita. Terus terang, di tahun terakhir ini justru yang banyak jadi korban adalah militer Indonesia, polisi Indonesia, karena kami sudah ubah yang tadinya operasi militer secara offensif menjadi untuk jaga keamanan, keamanan publik daerah tertentu," jelasnya.